KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani mendorong pemerintah memberikan insentif yang lebih tepat sasaran bagi kelas menengah untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Shinta mengatakan, penurunan jumlah masyarakat kelas menengah menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kemampuan belanja masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam hasil survei outlook mid-year APINDO yang menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli.

"Kalau kita lihat data dari survei yang ada di outlook mid year APINDO, kelihatan memang ada pengaruh terhadap daya beli. Makanya, insentif juga harus diarahkan untuk mendukung kelas menengah," ujar Shinta dalam forum di Jakarta belum lama ini.

Baca Juga: Mandiri Spending Index: Belanja Masyarakat Melambat, Keuangan Kelas Bawah Tertekan

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan insentif tidak hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga mampu menjaga daya beli kelas menengah yang memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik.

Shinta menilai, insentif untuk kelas menengah dapat diberikan melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Dari sisi fiskal, pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan perpajakan, dukungan sektor transportasi, hingga insentif perumahan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada penambahan insentif baru, tapi juga pada pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

Menurut Shinta, sejumlah insentif pemerintah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha maupun masyarakat karena proses administrasi dan implementasinya yang masih menghadapi kendala.

"Jadi, pemerintah mungkin sudah memberikan banyak inisiatif untuk insentif, tetapi apakah itu benar-benar terefleksi dan bisa dimanfaatkan di lapangan? Ini bisa dibilang belum sepenuhnya tepat sasaran," katanya.

Ia mencontohkan, dukungan pemerintah di sektor perumahan yang diharapkan dapat membantu kelas menengah memiliki rumah masih perlu diikuti dengan perbaikan pelaksanaan di lapangan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan berbagai program insentif dapat diakses dengan lebih mudah dan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sesuai target sasaran.

Selain itu, Shinta menyoroti pentingnya percepatan restitusi pajak bagi pelaku usaha. Menurutnya, restitusi pajak berpengaruh terhadap arus kas perusahaan sehingga penyelesaiannya dapat membantu menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

Ia memahami bahwa pemerintah perlu melakukan audit terhadap restitusi pajak. Namun, proses tersebut diharapkan tidak menghambat pemenuhan hak wajib pajak yang memang berhak menerima pengembalian pembayaran pajak.

"Jadi, kadang-kadang insentif bukan hanya dari sisi tax incentive yang baru dibuat, tetapi hak yang sudah ada pun harus bisa diberikan. Itu yang akan membantu," ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta menilai deregulasi dan penghapusan hambatan usaha (debottlenecking) juga menjadi faktor penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor riil.

Menurutnya, perbaikan iklim usaha diperlukan agar kegiatan produksi dapat berjalan lebih optimal di tengah berbagai tekanan yang dihadapi dunia usaha.

Shinta menegaskan, upaya meningkatkan daya beli kelas menengah tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis insentif. Pemerintah perlu melihat secara menyeluruh faktor-faktor yang menyebabkan tekanan terhadap kelompok tersebut dan merumuskan kombinasi kebijakan yang sesuai.

Menurutnya, kebijakan yang diambil diharapkan tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga mampu memperkuat daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Terkait usulan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Shinta menilai kebijakan tersebut dapat membantu kelas menengah, terutama pekerja, melalui pengurangan beban pajak atas penghasilan.

Menurutnya, kenaikan PTKP dapat memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk mempertahankan pendapatan bersihnya sehingga turut mendukung daya beli masyarakat.

"Tentunya kalau dengan ada kenaikan PTKP kan berarti akan membantu dari segi pekerjaannya ya. Karena dengan adanya kenaikan PTKP ini tentunya pajak yang dikenakan (batas maksimal pendapatan) dengan nilai yang lebih tinggi," tandasnya.

Baca Juga: Prabowo Jamu Presiden Mesir El-Sisi, Perkuat Kerja Sama Bilateral

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News