KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah mengucurkan dana Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara perlu dibarengi dengan strategi menurunkan suku bunga kredit agar bisa mendorong investasi riil di dalam negeri.

Dewan Pakar Apindo Danang Girindrawardana mengapresiasi terobosan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana jumbo tersebut demi menggerakkan perekonomian negara. 

Namun, ia mengingatkan bahwa masalah utama deindustrialisasi bukan hanya keterbatasan cadangan kredit, melainkan juga tingginya bunga kredit investasi serta lemahnya respons sektor manufaktur menghadapi perubahan pasar global.

KB Bank Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Program GenKBiz

Baca Juga: Suntikan Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan Diharapkan Perbaiki Penerimaan Pajak

Maka dari itu, hal yang perlu didorong pemerintah setelah menyuntik dana besar ke bank-bank Himbara adalah memastikan pelaku usaha, khususnya sektor manufaktur, dapat merasakan manfaat dana tersebut.

“Prinsipnya pemerintah perlu menerbitkan strategi bunga rendah. Saat ini bunga kredit Indonesia masih paling tinggi di ASEAN. Kalau serius ingin percepatan investasi riil, maka harus ada keberanian mengubah konvensionalitas bisnis perbankan, termasuk restrukturisasi bunga,” kata Danang kepada Kontan, Minggu (14/9/2025).

Di samping itu, Danang bilang potensi kelebihan likuiditas di bank Himbara juga perlu diantisipasi. Apalagi, persoalan penyaluran kredit oleh bank Himbara sebelumnya beberapa kali menjadi kasus hukum. Danang menyoroti dugaan yang terjadi pada salah satu pabrik tekstil di Solo.

“Anggaran jumbo yang diinjeksikan harus dibarengi prinsip prudentialitas yang memadai. Kekhawatiran muncul kalau arus kredit ini hanya jadi lalu lintas deposito atau kredit antarbank, bukan untuk mendorong investasi riil,” tegasnya.

Untuk diketahui, aliran Rp 200 triliun ditempatkan Kementerian Keuangan dalam bentuk deposito on call dengan bunga sebesar 80,476% dari BI rate atau 4,02%. Dengan kata lain, bank penerima perlu membayarkan bunga sekitar 4% kepada pemerintah sebagai pemilik deposito, 

Baca Juga: AP5I Wanti-Wanti Dampak Kasus Udang Radioaktif Terhadap Ekspor Perikanan Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News