KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia menjadi 46,9 pada Juni 2026 merupakan sinyal peringatan yang perlu direspons serius.

Pelaku industri disebut mulai menahan ekspansi, mengurangi pembelian bahan baku, hingga menyesuaikan tenaga kerja di tengah melemahnya permintaan dan tingginya biaya produksi.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengungkapkan, penurunan PMI dari level 50,0 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni menunjukkan pemulihan industri manufaktur belum terbentuk secara kuat.

"Penurunan cukup tajam pada Juni menunjukkan bahwa proses stabilisasi yang sebelumnya mulai terlihat belum berlanjut menjadi pemulihan yang kuat," ujar Shinta kepada Kontan, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, kontraksi tersebut mengonfirmasi tekanan terhadap sektor manufaktur masih besar. Setelah PMI berada di zona kontraksi pada April, sempat kembali ke level netral pada Mei, pelemahan pada Juni menunjukkan tekanan kembali meningkat dari sisi permintaan, produksi, biaya, hingga keputusan operasional perusahaan.

Baca Juga: Apindo: PMI Manufaktur Naik, Tapi Industri Belum Sepenuhnya Pulih

Shinta menjelaskan pelemahan permintaan menjadi faktor utama yang membebani industri. Berdasarkan survei PMI, pesanan baru turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan dengan laju tercepat dalam setahun.

Kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat di dalam negeri, perlambatan permintaan ekspor, serta ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik yang mengganggu perdagangan serta rantai pasok.

Di sisi lain, industri juga masih menghadapi lonjakan biaya produksi. Inflasi harga input pada Juni tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

"Kenaikan harga bahan baku, energi, gangguan rantai pasok, serta volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan langsung terhadap struktur biaya industri," katanya.

Menurut Shinta, tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor membuat pelemahan rupiah semakin membebani biaya produksi.

Baca Juga: Kontraksi PMI Jadi Alarm, Pemerintah Diminta Segera Stabilkan Rupiah

Tekanan tersebut membuat pelaku usaha semakin berhati-hati dalam menjalankan operasional. Perusahaan mulai menyesuaikan volume produksi, mengurangi pembelian bahan baku, hingga menahan ekspansi.

"Penurunan pembelian input dan penyesuaian tenaga kerja menunjukkan kontraksi ini tidak hanya terjadi pada level angka indeks, tetapi sudah mulai tercermin dalam keputusan operasional perusahaan," ujarnya.

Shinta mengatakan sebagian besar pelaku industri saat ini berada dalam mode bertahan. Perusahaan lebih fokus menjaga arus kas, mengelola persediaan secara lebih efisien, serta menyesuaikan produksi dengan kondisi permintaan yang masih lemah.

Ia menilai sektor yang bergantung pada bahan baku impor, energi, dan pasar ekspor menghadapi tekanan paling besar. Sementara itu, industri yang berorientasi pada pasar domestik dan memiliki kandungan lokal lebih tinggi relatif lebih tahan, meski tetap terdampak kenaikan biaya dan pelemahan daya beli.

Untuk meredam tekanan tersebut, Apindo meminta pemerintah menjalankan kebijakan yang menyasar dua sisi sekaligus, yakni menjaga permintaan dan menekan biaya produksi.

Baca Juga: Apindo Soroti Mulainya Relokasi Industri di Tengah Gelombang PHK

Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan kelancaran pasokan bahan baku dan energi, serta menghindari gangguan logistik yang dapat menambah biaya industri.

Selain itu, Apindo mendorong pemberian stimulus yang lebih terarah bagi sektor padat karya, dukungan likuiditas, serta kebijakan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat sebagai penopang utama permintaan manufaktur.

"Apabila daya beli melemah, maka industri akan menghadapi tekanan ganda, yakni biaya produksi naik, tetapi kemampuan pasar menyerap produk juga menurun," kata Shinta.

Untuk jangka menengah dan panjang, Apindo mendorong percepatan reformasi struktural melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, peningkatan efisiensi logistik, kepastian kebijakan, serta penguatan industri hulu dan pasokan bahan baku domestik.

"Penurunan PMI Juni ini merupakan *warning signal* yang perlu segera direspons secara terukur. Tanpa stabilisasi biaya, penguatan daya beli, dan perbaikan iklim usaha, tekanan terhadap manufaktur masih berisiko berlanjut dalam beberapa bulan ke depan," tutupnya. 

Baca Juga: PMI Manufaktur Tertekan, Kadin Sebut Pemerintah Perkuat Permintaan dan Turunkan Biaya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News