KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden - Wakil Presiden periode tahun 2024 - 2029. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat ada tiga tantangan yang dihadapi pemerintahan kedepan.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, ada 3 (tiga) tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan. Pertama, tentang tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun.
Artinya potensi defisit lebih dari 600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025.
"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," ujar Ajib dalam keterangannya, Minggu (20/10).
Baca Juga: Prabowo: Ekonomi Tahun Depan Penuh Tantangan, Jangan Terlena! Permasalahan mendasar kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 ini menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Ajib menilai, pencapaian investasi yang selalu lebih dari target selama 5 (lima) tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.
Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.
"Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," ucap Ajib.
Permasalahan ketiga adalah kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka 9,03%, atau sekitar 25 juta orang.
Akan tetapi, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS Kesehatan yang lebih dari 96 juta orang. Artinya, pemeritah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya.
"Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," pungkas Ajib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Putri Werdiningsih
