KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Amerika Serikat (AS) memiliki peluang besar meninjau kembali fasilitas khusus perdagangan atau fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS ke sejumlah engara berkembang termasuk Indonesia. Saat ini, AS telah resmi mencabut fasilitas GSP ke India setelah melakukan peninjauan.

Berdasarkan keputusan AS, pencabutan gasilitas GSP ke India dilandasi oleh defisit AS yang melebihi batasan defisit negara berkembang. Sementara fasilitas GSP hanya diberikan bagi negara berkembang untuk meningkatkan perdagangan.

Mengingat perdagangan Indonesia yang surplus, pencabutan juga bisa terjadi untuk Indonesia. "Apa yang terjadi dengan proses review GSP India akan terjadi juga di proses review Indonesia," ujar Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (17/6).

Asal tahu saja berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemdag), Indonesia mengalami surplus US$ 8,26 miliar dari total perdagangan sebesar US$ 28,61 miliar di tahun 2018. Namun, Shinta bilang ekspor yang mendapat fasilitas GSP hanya sebesar 10%.

Tiap tahunnya terjadi peningkatan ekspor bagi produk yang mendapat fasilitas GSP. Sementara fasilitas GSP Indonesia dapat dicabut bila Indonesia tidak mampu menjelaskan bahwa Indonesia memenuhi kriteria pasar.

Terdapat berbagai macam tuntutan yang dilakukan oleh AS terkait akses pasar ke Indonesia. Hal itu juga akan menjadi kesulitan bagi Indonesia. "Guna memenuhi tuntutan dalam proses review tersebut terlalu banyak kebijakan di Indonesia yang perlu diubah," terang Shinta.

Pencabutan fasilitas GSP dapat berdampak bagi perdagangan Indonesia. Dampak pencabutan fasilitas GSP akan membuat ekspor Indonesia melemah ke AS.

Meski begitu, perubahan regulasi akibat tuntutan GSP juga bisa memberi dampak negatif. Perubahan regulasi akan mempengaruhi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli