KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pengecualian aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025 sebaiknya bersifat sementara dan diawasi secara ketat.

Dalam beleid tersebut, pemerintah tetap menetapkan pagu TKDN sebesar 40%, namun memberikan pengecualian menjadi 25% apabila kapasitas produksi dalam negeri dianggap mencukupi.

"Prinsip dasarnya sebetulnya sudah tepat, bahwa tidak bisa dipukul rata satu angka tertentu untuk semua jenis industri. Karena masing-masing sektor memiliki ketersediaan dan kapasitas komponen yang berbeda-beda," ujar Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Apindo, Didit Ratam kepada Kontan, Selasa (13/5).

KB Bank Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatera

Baca Juga: Pengusaha Komputer Sebut Relaksasi TKDN ICT AS Bisa Lemahkan Daya Saing Produk Lokal

Meski demikian, Didit menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat dan transparan dari pemerintah atas setiap kebijakan pengecualian tersebut. Ia menekankan bahwa relaksasi TKDN ini seharusnya tidak menjadi celah yang dimanfaatkan untuk melemahkan industri lokal.

“Pengecualian menjadi 25% harus bersifat sementara, bukan permanen. Jangan sampai ini justru menghambat pertumbuhan industri dalam negeri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Didit juga menyoroti potensi masalah dari pengadaan barang dengan TKDN di bawah 25% atau bahkan yang belum memiliki sertifikasi TKDN, sebagaimana disebutkan dalam poin 3 dan 4 urutan prioritas dalam Perpres tersebut.

Baca Juga: Pengusaha Komputer Sebut Relaksasi TKDN ICT AS Bisa Lemahkan Daya Saing Produk Lokal

"Bagian ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau tidak diawasi benar-benar, bisa sangat rentan disalahgunakan dan memperlambat perkembangan industri dalam negeri," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News