KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah membenahi berbagai persoalan di hulu sektor riil untuk menjaga investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut APINDO, persoalan di sisi produksi hingga regulasi menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat ekspansi usaha.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, tantangan dunia usaha saat ini semakin kompleks. Fragmentasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok hingga volatilitas harga energi dan komoditas turut menekan daya saing industri nasional.

Di dalam negeri, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah persoalan struktural, mulai dari tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, biaya logistik dan energi, hingga regulasi serta birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien.

"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya," ujar Shinta dalam dalam keterangan resmi, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan berpotensi mengganggu investasi, produksi dan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Karena itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai dampak dari masalah struktural di sektor riil.

Baca Juga: Pelaku Usaha Masih Tahan Ekspansi Semester II 2026, APINDO Desak Reformasi Regulasi APINDO pun membentuk Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha untuk mengidentifikasi dan mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Saat ini, APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas dunia usaha. Isu tersebut mencakup pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batubara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan extended producer responsibility (EPR), ekspor komoditas, sektor pariwisata hingga revisi regulasi ketenagakerjaan. "Setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja," kata Shinta. Dorong Investasi Daerah Pembenahan iklim usaha, lanjut Shinta, juga perlu dibarengi dengan perluasan sumber pertumbuhan baru di daerah. APINDO mendorong agar potensi investasi daerah tidak berhenti pada promosi, tetapi diterjemahkan menjadi proyek yang siap direalisasikan. Hal itu dilakukan melalui Business Investment Expo, Business Investment Forum, hingga business matching yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha dan calon investor.

Baca Juga: Apindo: Motor Listrik Nasional Bisa Jadi Kunci Reindustrialisasi & Serap Tenaga Kerja Menurut APINDO, kesiapan regulasi, infrastruktur, perizinan serta konektivitas dengan rantai pasok menjadi faktor penting agar potensi ekonomi daerah dapat menarik investasi. APINDO menilai persoalan sektor riil semakin penting mengingat tantangan ketenagakerjaan yang masih besar. Sekitar 67% pengangguran merupakan generasi muda, sementara hampir 60% tenaga kerja masih berada di sektor informal. Karena itu, agenda penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya mengejar jumlah pekerjaan. APINDO mendorong terciptanya pekerjaan yang produktif, berkualitas, formal dan berkelanjutan. APINDO selanjutnya akan mengonsolidasikan aspirasi dan rekomendasi dunia usaha untuk disampaikan kepada Presiden sebagai masukan bagi arah kebijakan ekonomi nasional. 

Baca Juga: PHK Massal Mengancam, Apindo Catat 126.000 Pekerja Terdampak hingga Mei 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News