JAKARTA. Polri dan Gerakan Nasional Penjaga Fatwa (GNPF) sudah sepakat demonstrasi 2 Desember merupakan aksi damai berupa doa bersama di Monas. Namun, kalangan pengusaha masih khawatirkan aksi tersebut.

Pengusaha berharap agar buruh tidak melakukan penyisiran (sweeping) dan blokade akses jalan di kawasan industri sehingga mengganggu kegiatan produksi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, bila hal tersebut dilakukan maka akan terjadi kerugian bagi pengusaha. "Jangan sampai ada upaya penutupan terhadap kawasan industri, itu adalah objek vital," kata Hariyadi, Selasa (29/11).

Hariyadi menceritakan, pada tanggal 24 November lalu di wilayah Tangerang telah terjadi aksi penyisiran oleh buruh untuk melakukan aksi mogok bekerja menuntut peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Apindo berharap, aksi yang melanggar ketentuan tersebut tidak terjadi lagi pada demonstrasi tanggal 2 Desember nanti. Bahkan, 15 perusahaan yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut telah melaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan tindak lanjut.

Berkaca dari aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 4 November lalu, sektor usaha seperti di sektor retail untuk kawasan-kawasan bunderan Hotel Indonesia (HI) mengalami penurunan penjualan hingga 90%. Sementara untuk lokasi yang berjarah 10 kilometer (km) penurunan penjualannya mencapai 30%-40%.

Terkait dengan aksi demonstrasi 2 Desember, Hariyadi bilang komunikasi di internal perusahaan dengan serikat pekerja sudah dilakukan. Selain itu, koordinasi dengan pihak keamanan juga terus dijalin.

Senada dengan Hariyadi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pada aksi demonstrasi nanti juga ada indikasi adanya sweeping di beberapa tempat sehingga meresahkan buruh dan pengusaha. "Kadin dan Apindo tidak menginginkan itu," ujar Rosan.

Rosan bilang, pihaknya sangat menghargai proses demokrasi yang ada di negara ini. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai aksi demonstrasi berujung pada anarkisme.

Untuk jangka panjang, Rosan mengatakan bila aksi demonstrasi yang dilakukan ini tidak akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang. Investor yang telah menanamkan modalnya di dalam negeri tetap berekspansi dan mengembangkan usahanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto