KONTAN.CO.ID - Pemerintah mematok penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak dan bea cukai dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun atau lebih tinggi 9,3% dari target APBNP tahun ini yang sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini disebabkan keinginan pemerintah untuk tidak terlalu menekan wajib pajak di kelompok ekonomi tertentu. Pasalnya, selama ini target terlalu kuat sehingga menimbulkan tekanan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani menilai, angka yang direncanakan pemerintah tersebut kredibel. Secara keseluruhan, menurut Shinta, RAPBN 2018 mencerminkan konsolidasi fiskal setelah 2015 dan 2016 targetnya sangat agresif.

“RAPBN 2018 realistis dan target perpajakan naik 9,3% dibanding outlook 2017,” katanya, Kamis (17/8).

Menurut Shinta, untuk penerimaan perpajakan, meskipun angka yang dipatok lebih moderat, pemerintah masih akan banyak tantangan. “Tapi menurut saya masih mungkin bisa dicapai. Untuk meningkatkan basis pajak pemerintah harus fokus ke program ekstensifikasi bukan intensifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani bilang, penetapan target perpajakan, sudah menghitung dari target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tahun depan sebesar 5,4% dan inflasi 3,5%. Adapun bila pemerintah membuat target terlalu tinggi, menurut Sri Mulyani, akan banyak yang tertekan pada sektor-sektor yang selama ini setoran pajaknya tinggi, seperti industri perdagangan dan industri pengolahan

”Ada banyak sekali feedback dari pengusaha yang bilang mereka sangat khawatir target terlalu tinggi. Kita akan berkomunikasi terus dengan para pengusaha melalui Kadin dan APINDO untuk menjelaskan target dan perencanaan kita," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini