KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan efisiensi tenaga kerja belum menjadi langkah utama pelaku usaha meski tekanan biaya produksi meningkat akibat dinamika global dan kenaikan harga energi. Ketua Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha saat ini masih mencermati perkembangan konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, yang berdampak pada lonjakan harga energi dan biaya produksi. Menurutnya, tekanan tidak hanya berasal dari energi, tetapi juga dari kenaikan biaya logistik, volatilitas nilai tukar, serta harga dan ketersediaan bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada impor.
“Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa efisiensi tenaga kerja adalah pilihan terakhir bagi pelaku usaha. Dunia usaha pada prinsipnya masih berupaya melakukan beberapa penyesuaian, seperti penyesuaian strategi secara prudent melalui penguatan efisiensi operasional, pengelolaan pipeline proyek dan sumber daya secara efektif, serta pengelolaan ekspansi secara selektif sesuai dinamika permintaan,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: Apindo: Permintaan Mulai Melemah, Dunia Usaha Tahan Ekspansi dan Rekrutmen Shinta menjelaskan, pelaku usaha saat ini lebih mengedepankan efisiensi operasional dan manajemen risiko, termasuk melalui hedging valuta asing, diversifikasi pemasok, serta pengelolaan arus kas secara disiplin untuk menjaga stabilitas operasional. Namun, ia mengingatkan bahwa jika tekanan biaya berlangsung dalam jangka panjang tanpa diimbangi perbaikan permintaan, maka risiko terhadap tenaga kerja akan meningkat, terutama di sektor padat karya. “Apabila tekanan biaya ini berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang dan tidak diimbangi dengan perbaikan permintaan, maka risiko terhadap operasional, termasuk terhadap tenaga kerja, tentu akan meningkat, terutama di sektor padat karya dengan margin dan cash flow yang terbatas,” kata Shinta. Dari sisi permintaan, Apindo melihat adanya tanda-tanda moderasi baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator ekonomi yang mulai melemah. PMI manufaktur turun dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026, mendekati batas kontraksi. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga turun dari 53,12 menjadi 51,86, sementara Indeks Keyakinan Konsumen terkoreksi dari 127 menjadi 125,2. “Kombinasi antara tekanan pada indikator industri, koreksi kepercayaan pelaku usaha dan konsumen, serta tekanan harga ini menunjukkan bahwa daya dorong permintaan domestik ke depan berpotensi lebih terbatas,” ujarnya.
Baca Juga: Apindo: Pelaku Usaha Makin Adaptif Tangkap Peluang Saat Momentum Lebaran Di sisi perdagangan global, pertumbuhan ekspor juga melambat menjadi 1,01% secara tahunan pada Februari 2026, sementara impor tumbuh 10,85%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru, serta fokus pada optimalisasi kapasitas yang ada. Untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah jangka pendek, terutama menjaga stabilitas makroekonomi. Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran rantai pasok. Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat konsumsi domestik dan memberikan stimulus bagi industri padat karya.
Apindo juga menekankan pentingnya deregulasi dan penurunan biaya ekonomi tinggi untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan global. “Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kebijakan yang diambil diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Baca Juga: Kadin dan Apindo Ungkap Dampak Gejolak Timur Tengah terhadap Industri dan Dunia Usaha Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
