KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 telah mengalami kenaikan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Merespon kebijakan ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, menuturkan pihaknya telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung sejak Senin (29/11) lalu. "Kami sebenarnya sekarang sedang mempertanyakan dan meminta kepastian lagi melalui Judicial Review ke MA. Yang kita tahu, hukum kenaikan upah minimum 2023 tersebut melangkahi UU Cipta Kerja dan mengubah norma pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021," paparnya saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (1/12).
Apindo Telah Ajukan Judicial Review Soal Aturan UMP 2023
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 telah mengalami kenaikan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Merespon kebijakan ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, menuturkan pihaknya telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung sejak Senin (29/11) lalu. "Kami sebenarnya sekarang sedang mempertanyakan dan meminta kepastian lagi melalui Judicial Review ke MA. Yang kita tahu, hukum kenaikan upah minimum 2023 tersebut melangkahi UU Cipta Kerja dan mengubah norma pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021," paparnya saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (1/12).