Apindo: Upah minimum buruh jangan dipolitisasi



JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan, jangan ada lagi upaya mempolitisasi upah minimum buruh. Menurut Sofjan, kunci mengatasi persoalan upah minimum buruh berada di Kementerian Perindustrian. Karena itu, ia meminta agar Kemenperin segera membuat pengelompokan industri besar, menengah dan kecil. "Supaya jelas mana yang bisa diberi upah lebih tinggi, sesuai batas upah minimum, atau sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh sesuai daya tahan perusahaan," ujar Sofjan kepada KONTAN di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (28/8). Menurut Sofjan, jika politisasi terhadap upah minimum buruh terus dilakukan sehingga melonjak begitu tinggi, akan mematikan dunia usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Dikky Setiawan