Apindo Wanti-Wanti Dana Cadangan Pesangon, Ini Risiko bagi Perusahaan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mencermati desain mekanisme Dana Cadangan Pesangon (DCP) agar tidak menambah beban kewajiban perusahaan secara tidak proporsional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pembentukan lembaga pengelola DCP bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan mekanisme DCP dapat memberikan kepastian pembayaran pesangon tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan program perlindungan pekerja yang sudah berjalan.

"Hal yang perlu dicermati bukan hanya pada siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola, tetapi bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan," ujar Shinta kepada Kontan, Senin (16/11/2026).


Shinta menjelaskan, saat ini perusahaan telah berkontribusi dalam sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Baca Juga: Petani Sawit Minta DSI Tunda Pengenaan Service Fee Ekspor Sawit

Karena itu, menurut Shinta, mekanisme DCP perlu diharmonisasikan dengan skema yang sudah ada. Pemerintah juga perlu memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun.

"Pesangon memiliki karakteristik berbeda dari pensiun karena kebutuhan pembayarannya dapat timbul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja," jelasnya.

Apindo juga menilai pengaturan DCP perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, serta UU Ketenagakerjaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan antarskema perlindungan pekerja.

Selain itu, Shinta meminta pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan infrastruktur program yang telah tersedia dalam menentukan lembaga pengelola DCP. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas.

Menurut dia, kewajiban penyetoran DCP secara berkala juga berpotensi berdampak terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan. Dampaknya pun dinilai tidak akan sama antara satu sektor dengan sektor lainnya.

Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban perusahaan menyiapkan dan menyetorkan DCP kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Baca Juga: PTPN IV Kembangkan Bioenergi dari Limbah Sawit, Potensinya Setara 3.705 Ton LPG

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, DCP merupakan bentuk perlindungan agar pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika terjadi PHK.

Menurut Indah, kebutuhan DCP akan diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dana tersebut nantinya disetor kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola DCP masing-masing perusahaan.

Kemnaker menargetkan mekanisme DCP mulai berlaku paling lambat pada 2027. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk menyiapkan lembaga pengelola dana tersebut.

Apindo mendorong pemerintah melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang telah berjalan sebelum aturan pelaksanaan DCP ditetapkan. Dunia usaha juga meminta dilibatkan dalam pembahasan desain kebijakan agar penerapan DCP tetap mampu memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News