JAKARTA. Asosiasi Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menargetkan dapat mengirim 700 ribu hingga satu juta orang TKI pada tahun 2009 untuk bekerja di sejumlah negara Timur Tengah, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Ketua Apjati Nur Faizi menyampaikan hal ini seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin (15/9)

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno dan Menteri Hukum dan Ham Andi Mattalatta.

Ketua Apjati mengungkapkan, saat ini terdapat 5.000.000 TKI yang mencari penghidupan di luar negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak 2003 hingga 2008, devisa yang telah dihasilkan para TKI mencapai Rp 167 triliun, "jumlah ini nomor kedua terbesar setelah devisa dari sektor migas," katanya

Ketua Apjati mengatakan, jumlah devisa tersebut belum termasuk uang yang dibawa pulang sendiri oleh para TKI. Dana ini secara tidak langsung dapat menggerakkan roda perekonomian di kampung halaman mereka sendiri.

Dalam pertemuan tersebut, kata Nurfaizi, Presiden meminta kesempatan kerja di luar negeri diperluas, dan kualitas calon TKI harus ditingkatkan. Untuk peningkatan kualitas, Presiden berjanji akan memberikan bantuan dana kepada Balai Latihan Kerja (BLK) "Total BLK di Indonesia ada 200. jumlah dana yang akan diberikan terserah pemerintah," ujar Ketua Apjati

Salah satu bentuk upaya itu adalah peningkatan kemampuan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris  Penguasaan bahasa menjadi masalah utama. Hal inilah yang menyebabkan daya tawar TKI lebih rendah dibandingkan tenaga kerja asal Filipina. Oleh para majikan, pembantu asal Filipina digaji lebih tinggi dibandingkan dengan TKI.

Menakertrans Erman Soeparno berjanji meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI di luar negeri. "kami akan terus berikan bantuan hukum bagi setiap TKI yang mengalami masalah hukum," katanya