Apkasi Sambut Positif Tambahan Dana Daerah, Tapi Pertanyakan Waktu Pencairan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merespons positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk tiap provinsi. 

Dalam skema tersebut, masing-masing pemerintah kabupaten akan memperoleh alokasi dana minimal sebesar Rp 20 miliar tergantung pada luas wilayahnya.

Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang menilai kebijakan penambahan anggaran ini sangat membantu kondisi keuangan pemerintah daerah (Pemda) di tengah ruang fiskal yang terbatas.


Baca Juga: Perubahan POJK 27/2023, Dana Pensiun Bakal Diperbolehkan Investasi di Luar Negeri

Menurutnya, suntikan dana segar tersebut dinilai mampu menopang penyelesaian berbagai program kerja daerah menjelang penutupan tahun anggaran serta persiapan libur akhir tahun.

"Adanya tambahan dana sebesar Rp 20 miliar ke Kabupaten sangat bermanfaat sekali untuk menyelesaikan berbagai program di akhir tahun atau melakukan pembenahan persiapan menyambut libur Nataru menyambut kedatangan para pemudik atau wisatawan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (16/11/2026).

Sarman menjelaskan, alokasi dana tambahan ini dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk memperbaiki infrastruktur pendukung kelancaran arus mudik akhir tahun.

Dia bilang, perbaikan sarana prasarana tersebut diharapkan memberikan efek berganda bagi pergerakan ekonomi lokal selama momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dana ini mungkin dapat dipergunakan untuk membenahi infrastruktur untuk kelancaran arus mudik libur Nataru, sehingga multiplier effect-nya dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui momentum Libur Nataru. Setidaknya anggaran tersebut dapat sedikit mewarnai belanja Pemerintah dalam menggairahkan perekonomian daerah yang selama ini fiskalnya sangat terbatas," jelasnya.

Baca Juga: Begini Respons OJK Soal Putusan MK Terkait Pencairan Dana Pensiun Sukarela

Meski menyambut positif wacana tersebut di tengah pemangkasan dana transfer daerah, Sarman mempertanyakan kepastian waktu pencairan anggaran mengingat kalender sudah memasuki pertengahan November. 

Ia menekankan, realisasi penyaluran dana harus segera dilakukan apabila pemerintah pusat menargetkan anggaran tersebut langsung dibelanjakan pada tahun berjalan.

"Tentu menjadi angin segar, hanya yang menjadi pertanyaan kapan dana itu akan dikucurkan, mengingat ini sudah pertengahan bulan November. Jika ingin dana tersebut dipergunakan tahun ini tentu harus segera dicairkan, untuk membenahi infrastruktur kelancaran arus masa liburan Nataru 2026/2027 atau belanja Pemda yang lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, alokasi dana tambahan sebesar Rp 100 miliar akan disalurkan ke setiap provinsi, sementara tingkat kabupaten mendapatkan minimal Rp 20 miliar. 

Baca Juga: APKASI Ungkap Penyebab Tekanan Fiskal Kabupaten, Ketergantungan pada DBH Masih Tinggi

"Dalam waktu dekat setiap provinsi, tambahan Rp 100 miliar tambahan, untuk Ibu Kota/Provinsi. Untuk tiap Kabupaten minimal Rp 20 miliar. Tapi untuk Kabupaten yang lebih besar mungkin akan tambah. Ini anggaran yang sudah siap akan saya kucurkan dalam waktu dekat," ujarnya.

Prabowo menjelaskan, sumber pendanaan kebijakan ini berasal dari efisiensi serta penghematan belanja pemerintah pusat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dia bilang, Pemerintah berupaya menekan kebocoran anggaran pada pos belanja barang dan jasa untuk dialihkan langsung menjadi dana pembangunan daerah.

"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 trilun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News