KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengkritisi adanya keterlibatan asing dalam penyusunan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Gulat mengungkapkan, dalam penyusunan ISPO ini terdapat gelontoran dana asing sebesar Rp 13 miliar untuk meneken keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

“Saya tanya PPATK, benarkah itu masuk? benar. Kalau dirupiahkan kurang lebih Rp 13 miliar masuk dana waktu perancangan ISPO. Direvisi Perpres ISPO, masuk lagi (dana asing), makanya kemarin saya lapor ke KPK ke Kejagung, periksa tim itu,” ujarnya di Gedung Kementerian Pertanian, Kamis (4/7).

Gulat menjelaskan, pihak yang merancang Perpres terkait ISPO ini dibayar oleh negara luar, setelah itu hasil rancangannya diberikan ke Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Baca Juga: Sejumlah Kalangan Desak Pembentukan Badan Sawit di Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Draft yang mereka rancang sampai ke pak Presiden Jokowi. Jungkir balik Apkasindo menahan jangan sampai diteken, tapi ketika Covid di 2020, mungkin karena kita panik karena Covid, pak Jokowi teken. Di situ awal kehancuran petani sawit,” jelas dia.

Ke depan, lanjut Gulat, bakal muncul broker-broker yang akan membeli sawit dengan harga murah karena tak memiliki ISPO. Tujuannya, agar negara asing menguasai perkebunan sawit Tanah Air.

“Eh kau kan tak ada ISPO, sini kubeli, berapa harganya, Rp 2.800? Mau nggak, kalau saya beli daripada tidak laku,” tutur Gulat mencontohkan.

“Pemahaman petani, untuk apa ISPO kalau nggak ada manfaatnya. Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ISPO dan tidak ISPO sama, Rp 2.400,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari