KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha nikel tertarik dengan perdagangan komoditas melalui Pusat Logistik Berikat (PLB). Langkah itu diambil menyusul setelah perusahaan timah melakukan kontrak fisik timah murni batangan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Insmerda Lebang mengatakan, skema perdagangan melalui PLB dinilai menarik karena akan meningkatkan efisiensi dan lebih terkoordinasi.

Sehingga, harga pun diharapkan akan lebih kompetitif dan juga transparan. "Sebelumnya, kami (berdagang ekspor) masing-masing. Kalau lewat PLB lebih terkoordinasi dan agar pemasukan tidak bias," katanya, kemarin (8/3).

Bahkan sekarang, kata Insmerda, pengusaha nikel tengah menjajaki PT ICDX Logistik Berikat terkait dengan penggunaan PLB tersebut. "Sudah ada, kami masih membicarakan," katanya.

Presiden Direktur ICDX Logistik Berikat, Petrus Tjandra mengatakan, pihaknya optimistis nikel akan menyusul timah untuk bisa diperdagangkan melalui PLB. Dia menambahkan bahwa pihaknya bahkan tengah membangun PLB di tiga wilayah, yakni di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, serta Maluku Utara. "Kalau di komoditas timah kita bisa, kenapa di sini (nikel) kita nggak bisa? PLB sedang kita siapkan di tiga daerah penghasil nikel terbesar," ujar Petrus.

Namun, Petrus tidak bersedia menyebutkan nilai investasi yang disiapkan untuk membangun tiga PLB itu. Yang perlu diketahui bahwa ketiga PLB tersebut ditargetkan sudah siap beroperasi sebelum Juni tahun ini. "Sedang dalam proses, lokasi kan sudah ada, kita tinggal menunggu gongnya. Mudah-mudahan sebelum bulan Juni sudah ada," terangnya.

Menurut penilaian Petrus, setidaknya ada dua keuntungan ketika komoditas nikel diperdagangkan lewat PLB. Pertama, dengan kehadiran ICDX, perdagangan akan lebih terorganisir. Kedua, skema ini juga lebih memberikan kepastian dalam penerimaan negara, seperti pembayaran royalti dan juga kembalinya Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Selama ini, skema perdagangan ekspor langsung antara penjual dan pembeli yang berlaku dinilai tidak memiliki kontrol yang baik, lantaran tidak ada otoritas yang menjamin pengembalian DHE.

Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia. "Perlu ada pihak yang memastikan DHE nikel kembali ke Indonesia. Kalau ada bursa, kita pastikan bahwa devisanya harus kembali," ungkapnya.

Mengacu data Kementerian ESDM, pada tahun lalu rekomendasi ekspor bijih nikel sebanyak 48,09 juta Wet Metrik Ton (WMT). Dan realisasi ekspor bijih nikel tahun lalu tercatat 24,33 juta WMT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .