JAKARTA. Asosiasi Penangkar Perkebunan Indonesia (APPI) mendesak pemerintah memerhatikan nasib para penangkar benih perkebunan. Sebab selama ini, berbagai kebijakan pemerintah dianggap cenderung menghambat perkembangan penangkar. Padahal, mereka inilah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penyediaan bibit siap salur bagi petani perkebunan.

Ketua Umum APPI Badaruddin Puang Sabang mengatakan, kepentingan penangkar kerap terbaikan oleh kebijakan pemerintah. Karena itu di bawah kepemimpinannya, Badaruddin yang juga baru terpilih sebagai Ketua Umum APPI ini berjanji akan terus mendesak pemerintah untuk memperbaiki nasib para penangkar. 

“Selain itu juga diharapkan APPI bisa mendukung pemerintah dalam menyukseskan Tahun Benih yang akan dimulai dari tahun 2018 mendatang,” ujar, Badaruddin, Rabu (31/5).

Ia optimistis melalui APPI ini, penangkar perkebunan akan menjadi besar kembali. Penangkar kembali diperhitungkan karena kehadirannya dipahami sebagai fondasi keberhasilan pengembangan perkebunan.

Lebih lanjut, Badaruddin berharap, Asosiasi ini bisa menjadi wadah bagi anggotaya untuk mendorong perbaikan mutu bibit melalui pertukaran informasi, pembinaan yang dilakukan Asosiasi maupun melalui pengawasan yang dilakukan secara internal.

Sehingga ke depan anggota APPI menjadi penangkar yang paling berkompeten dalam medukung program-program penyediaan benih pada kegiatan pemerintah maupun non pemerintah. Rencananya, kita akan datang ke pemerintah dalam hal ini yang dimulai ke Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaporkan rencana aksi dan kegiatan para penangkar benih.

Kemudian APPI juga akan merilis secara berkala informasi penangkar yang menjadi anggota dan informasi ketersediaan bibit kepada pemerintah maupun konsumen benih. “Sehingga diharapkan akan ada koneksi yang serasi antara produsen dengan konsumen benih,” ucap Badaruddin.

Pengamat Perkebunan Gamal Nasir, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan para penangkar. Sebab langkah tersebut sebagai langkah baik untuk memajukan perbenihan perkebunan. Maka diharapkan melalui kehadiran APPI kepentingan penangkar terwadahi dalam berbagai kebijakan.

Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian ini mengatakan, penangkar adalah komponen penting perkebunan. Tanpa penangkar maka petani akan sulit mengakses bibit unggul.

"Sementara penyediaan benih adalah usaha yang beresiko tinggi karena pasarnya terbatas. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang bersedia membesarkan bibit dalam kondisi ketidakpastian pasar, maka ini adalah upaya yang patut diapresiasi. Sehingga sudah sewajarnya penangkar mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah,” terang Gamal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini