CALIFORNIA. Apple Inc, produsen komputer, tablet dan ponsel pintar bertajuk iPhone, menentang perintah jebol kunci iPhone yang diajukan FBI. Dalam pengajuan pengadilan, Apple berpendapat, perintah pengadilan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak mendapatkan dukungan hukum. Sementara itu, seperti dilansir Wall Street Journal, perusahaan berbasis teknologi yang notabene menjadi pesaing Apple, yakni Google, Microsoft Corp, dan Facebook Inc diminta untuk membuat pengajuan hukum yang mendukung rivalnya itu untuk meningkatkan kekuatan pertaruhan yang saat ini berjalan alot antara Apple dengan FBI. Apple meminta Hakim AS Sheri Pym membalikkan perintah tanggal 16 Februari 2016 lalu terkait bantuan penelitian penyelidikan kasus yang ditangani FBI. Dalam hal ini, FBI meminta bantuan Apple untuk mengakses iPhone terdakwa kasus penembakan 14 orang yang mengakibatkan kematian, San Bernardino, California, Desember tahun lalu. Saat ini, terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya. Namun, jaksa federal di Brooklyn, New York mengklaim masih memerlukan bukti di ponsel terdakwa. Apple menolak menjebol iPhone terdakwa dan melewati mekanisme keamanan pada perangkatnya. Nah, belakangan hal ini menjadi perdebatan panjang antara Apple dengan FBI. James Comey, Direktur FBI mengatakan, menghargai privasi. Namun, kemampuan untuk mencari perangkat telepon dapat menyelamatkan nyawa. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting soal kebebasan berbicara, hak individu dan kekuatan penegakan hukum. Dalam pengajuan pengadilannya, Apple menduga, perintah untuk membuka perangkat keamanan iPhone lebih dari sekadar kasus Farook, terdakwa kasus penembakan 14 orang tersebut. Menurut juru bicara Apple, pemerintah ingin perusahaan dapat menciptakan piranti lunak baru yang dapat digunakan untuk membuka ponsel lainnya. "Ini bukan kasus tentang satu unit iPhone yang terisolasi. Tidak ada pengadilan yang berwenang, tidak ada hukum yang mendukung penggunaan tak terbatas. Konstitusi melarang itu," ujar juru bicara tersebut dalam pengajuannya. Mosi Apple menentang FBI datang setelah direktur FBI mengkritik Apple atau Silicon Valley terus menerus. Direktur FBI tersebut membantah telah melakukan langkah hukum melawan Apple. Pun demikian, ia mengakui, bukan tidak mungkin organisasinya mengajukan gugatan ke Apple dengan alasan menyimpan informasi untuk membantu serangan teroris di masa yang akan datang. Senator Marco Rubio, Senator Ted Cruz, Ben Carson dan Gubernur John Kasich menyampaikan dukungan penuh kepada FBI. Sementara, Tim Cook, Direktur Utama Apple membela keputusan perusahaannya menolak perintah FBI. Menurut dia, ini bukan perintah pertama yang diterima. "Ada 13 kasus lain di seluruh negeri dimana pemerintah mencari perintah pengadilan untuk memaksa Apple membantu mengambil data dari iPhone seseorang. Sebelumnya, hakim federal New York memerintahkan membuka data dan enkripsi iPhone terkait kasus narkoba," imbuh dia. Menurut David Jolly, perwakilan dari Partai Republik di Florida, Apple mempertaruhkan nyawa perusahaannya dengan menolak perintah FBI. "Jika ada informasi tambahan di luar sana yang telah memberikan kontribusi terhadap insiden lain atau mengancam keamanan nasional di masa depan, saya kira Apple akan menghadapi jalan yang sangat sulit," terang dia. Comey mewakili FBI dan Bruce Sewel mewakili Apple dijadwalkan untuk bersaksi dalam pengadilan pekan depan. Alphabet Inc, induk usaha Google, Microsoft dan Facebook juga berencana datang menghadiri persidangan mendukung pendirian Apple. Salah satu sumber juga bilang, Twitter Inc akan memberikan dukungannya. AS melawan Apple

Juru bicara Apple menuturkan, untuk membuka keamanan iPhone, pihaknya melanggar hak dan amandemen kelima perusahaan. Itu juga akan memaksa Apple merusak pandangan konsumen terhadap keamanan dan privasi. Apple mengajukan mosinya sehari sebelum pertemuan pemegang saham tahunan di Cupertino, California, dimana pimpinannya mungkin akan menghadapi pertanyaan dari pemegang saham. Apple sendiri harus siap menghadapi FBI yang akan mencoba memunculkan perintah pengadilan berdasarkan hukum abad ke-18. Juru bicara Departemen Kehakiman menambahkan, pendekatan lembaga hukum untuk menyelidiki kejahatan tetap sama, yakni memenuhi seluruh perintah All Writs Act.

"Ini menjadi praktik penegakan hukum agar pengadilan meminta bantuan dari pihak ketiga ketika mereka membutuhkan bantuan dalam mencari data," pungkasnya.

Editor: Hendra Gunawan