KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) berharap sektor ritel modern dimasukkan ke dalam sektor prioritas di tahun 2022. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengungkapkan dasar permintaan tersebut, yaitu, sektor ritel ini berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. 

Selain itu, sektor ritel modern ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya kebijakan terkait pandemi Covid-19. Seperti contohnya pada saat pemerintah harus menarik rem darurat melalui PSBB maupun PPKM, sektor ritel mau tak mau harus ikut membatasi jumlah pengunjung, bahkan juga tutup. 

“Sektor ritel modern atau pasar swalayan ini erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga. Kalau misal tutup, nanti bisa memberikan multiplier effect, konsumsi rumah tangga bisa tidak berjalan dan ini akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Roy kepada Kontan.co.id, belum lama ini. 

Roy menambahkan, dengan belum masuknya sektor ritel ke dalam sektor prioritas, membuat sektor ini belum mendapatkan bantuan secara maksimal. 

Baca Juga: Pusat perbelanjaan diklaim aman, APPBI berharap anak di bawah 12 tahun boleh masuk

Seperti contohnya, sektor ritel sulit dalam mendapatkan restrukturisasi kredit. Tak hanya itu, sektor ritel juga tak mendapatkann kucuran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta para karyawan sektor ritel bahkan tidak mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU). 

Meski begitu, Roy mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas sewa toko atau gerai para pedagang eceran. 

Hanya, yang mencicipi bantuan tersebut bukan seluruh pengusaha ritel, tetapi mereka yang menyewa saja. Pengusaha ritel yang memiliki gedung sendiri tidak mengecap manisnya bantuan tersebut. 

“Bukannya kami melihat bahwa sektor lain yang menerima bantuan tidak penting. Namun, kami hanya berharap ritel juga perlu jadi prioritas, supaya bisa mendapatkan restrukturisasi, dapat dana alokasi PEn, dan juga dapat BSU untuk karyawannya. Apalagi ritel kontributor utama konsumsi rumah tangga,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Roy mengaku hingga saat ini pemerintah masih menampung usulan dari para pengusaha tersebut. Alias, pemerintah masih belum memberikan keputusan lebih lanjut terkait hal ini. 

Selanjutnya: Ramayana Lestari (RALS) pangkas target pertumbuhan pendapatan jadi 10%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi