KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan pertumbuhan sektor ritel di Indonesia akan menurun menjadi sekitar 4,8% pada tahun 2024 dibandingkan tahun lalu yang mencapai kisaran 5,3%. Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengungkapkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, termasuk tren deflasi yang terjadi selama lima bulan di awal tahun serta dampak dari transisi pemerintahan. Menurut Roy, deflasi yang berlangsung dalam lima bulan terakhir telah mengakibatkan penurunan permintaan domestik, yang membuat konsumsi rumah tangga melambat. Baru pada Oktober 2024, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya inflasi, yang menandakan permintaan mulai kembali. Namun, akibat dari periode deflasi yang panjang tersebut, proyeksi pertumbuhan ritel untuk 2024 diperkirakan akan turun dibandingkan dengan 5,2% - 5,3% yang tercapai tahun lalu. “Deflasi ini bukan berarti harga-harga naik, tetapi daya beli masyarakat yang turun, sebagian besar karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi. Lebih dari 50 ribu pekerja terkena dampak PHK dalam periode ini, yang turut menahan belanja masyarakat," ujar Roy saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (13/11). Baca Juga: Apindo Keluhkan Regulasi Sektor Ketenagakerjaan yang Acap Berubah Selain itu, transisi pemerintahan juga memberikan dampak tersendiri pada pertumbuhan sektor ritel. Program-program bantuan dan subsidi yang sempat tertunda di masa transisi mulai diteruskan kembali oleh pemerintah baru, termasuk program bantuan langsung dan program gizi untuk masyarakat. Roy optimis bahwa upaya pemerintah ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat secara bertahap. "Sekarang kita 4,8 memang agak rendah karena ada deflasi itu. Ada deflasi yang 5 bulan. Tapi itu mestinya terjadi karena memang belum ada pemerintahan baru. Terjadi fenomena dimana masyarakat menahan belanja, kemudian daya beli turun karena banyak PHK," ujarnya. Roy melanjutkan, "Nah kalau pemerintahan yang baru sekarang kan sudah mulai menggerakkan sektor ekonomi. Menggerakkan lagi bantuan-bantuan langsung pun yang diteruskan. Bahkan nanti mau ada program makan gizi itu. Itu kan bisa menarik pekerja untuk kembali bekerja dan memiliki penghasilan," pungkasnya.
Aprindo Proyeksikan Pertumbuhan Ritel Turun Jadi 4,8%, Ini Penyebabnya
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan pertumbuhan sektor ritel di Indonesia akan menurun menjadi sekitar 4,8% pada tahun 2024 dibandingkan tahun lalu yang mencapai kisaran 5,3%. Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengungkapkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, termasuk tren deflasi yang terjadi selama lima bulan di awal tahun serta dampak dari transisi pemerintahan. Menurut Roy, deflasi yang berlangsung dalam lima bulan terakhir telah mengakibatkan penurunan permintaan domestik, yang membuat konsumsi rumah tangga melambat. Baru pada Oktober 2024, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya inflasi, yang menandakan permintaan mulai kembali. Namun, akibat dari periode deflasi yang panjang tersebut, proyeksi pertumbuhan ritel untuk 2024 diperkirakan akan turun dibandingkan dengan 5,2% - 5,3% yang tercapai tahun lalu. “Deflasi ini bukan berarti harga-harga naik, tetapi daya beli masyarakat yang turun, sebagian besar karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi. Lebih dari 50 ribu pekerja terkena dampak PHK dalam periode ini, yang turut menahan belanja masyarakat," ujar Roy saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (13/11). Baca Juga: Apindo Keluhkan Regulasi Sektor Ketenagakerjaan yang Acap Berubah Selain itu, transisi pemerintahan juga memberikan dampak tersendiri pada pertumbuhan sektor ritel. Program-program bantuan dan subsidi yang sempat tertunda di masa transisi mulai diteruskan kembali oleh pemerintah baru, termasuk program bantuan langsung dan program gizi untuk masyarakat. Roy optimis bahwa upaya pemerintah ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat secara bertahap. "Sekarang kita 4,8 memang agak rendah karena ada deflasi itu. Ada deflasi yang 5 bulan. Tapi itu mestinya terjadi karena memang belum ada pemerintahan baru. Terjadi fenomena dimana masyarakat menahan belanja, kemudian daya beli turun karena banyak PHK," ujarnya. Roy melanjutkan, "Nah kalau pemerintahan yang baru sekarang kan sudah mulai menggerakkan sektor ekonomi. Menggerakkan lagi bantuan-bantuan langsung pun yang diteruskan. Bahkan nanti mau ada program makan gizi itu. Itu kan bisa menarik pekerja untuk kembali bekerja dan memiliki penghasilan," pungkasnya.
