KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebutkan alasan asosiasi peritel memutuskan membatasi pembelian beras konsumen. 

Untuk diketahui, beras yang dibatasi pembeliannya adalah beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) yang berasal dari pemerintah. Per-konsumen akan dibatasi pembelian sebanyak 2 pack dengan masing-masing pack seberat 5 kg beras. 

Roy menekankan, pembatasan ini memang belum resmi disetujui oleh semua anggota asosiasi namun Jumat (22/09) besok, ia dan peritel lain akan membahas mengenai pembatasan pembelian ini lebih lanjut.

Ia menjelaskan, pemerintah di tahun ini menggelontorkan 2 juta ton beras SPHP, memasuki September penyaluran hanya menyisakan 400 juta ton saja.

Baca Juga: Bulog Akui Sulit Menurunkan Harga Beras Karena Panen Berkurang

“Beras harus dijaga karena konsumsinya turun. Tapi kan nanti ada yang bilang Bappanas udah bilang 2 juta ton kok. Iya, karena 400 ribu ton udah jalan 1,6 juta ton sudah masuk,” kata Roy saat ditemui di acara MoU Signing APRINDO & Fresh Factory, di kawasan Kebayoran Lama, Rabu (20/09).

Ia menambahkan, terkait stok beras SPHP, Aprindo sudah mengadakan meeting dengan Bulog dan Bappanas agar bisa menyalurkan ke ritel.

“Karena ritel ini yang paling menjaga harga. Kita jual Rp 10.900 per-kilo dan Rp 54.500 per 5 kg. Kita jualnya kan gak pernah di atas itu dan kita gak pernah misalnya terima 50 kg terus kita oplos sama beras yang lain, lalu misalnya kita jual 60 ribu,” ungkap dia.

Ia menambahkan dengan sistem ritel yang menggunakan MT (modern trade), stok dan persebaran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) bisa dicek secara transparan.

“Kalo di pasar kan, udah di drop 2 hari sebelumnya (beras), harganya segitu, coba 10 menit keluar, naik lagi 100-200 perak, siapa yang mau kontrol? Gak ada, karena gak ada struk (data pembelian) mereka,” ungkapnya.

Di samping itu, mengenai stok beras ke ritel Roy mengatakan pihaknya sudah meminta kepada Bulog, meskipun ungkap dia akhir-akhir ini Bulog sedang fokus ke menyalurkan beras Bansos ke ke 21,2 juta rakyat. 

“Ini untuk minimarket-supermarket kita minta sekitar 2500 ton lah. Kalau dari 50.000 gerai kita seluruh Indonesia minimarket-supermarket itu menempati posisi sekitar 80 persenan kan, 70 persennya ya departemen store, dll. Ya lumayan lah bisa merepresentasikan untuk minimarket-supermarket di sekitaran 44.000 toko gerai,” jelas dia. 

Nantinya permintaan tambahan beras itu akan disalurkan bertahap, Roy mengatakan yang penting prinsipnya Aprindo ada satu kelompok task force dengan Bulog, Satgas Pangan, Bapanas untuk monitoring terhadap stok beras.

“Kami menyuarakan bahwa di daerah nih sekarang menjerit lokal ritel karena enggak kedapatan beras SPHP,” katanya. 

Baca Juga: Kebijakan HET Beras Masih Diperlukan untuk Intervensi Harga Beras

Disamping SPHP, anggota ritel ungkap dia juga memiliki cadangan beras yang diserap langsung dari petani. 

“Kita juga mau serap langsung beras-beras premium dari petani, ini yang lebih mahal bisa Rp 60 ribuan (per 5 kg), kan kalo yang Rp 54.500 per 5 kg itu kan SPHP,” katanya. 

Terkait apakah ada penurunan penjualan dari produsen beras ke ritel karena pembatasan pembelian beras, Roy mengatakan hal tersebut tidak ada. Karena yang dibatasi adalah beras SPHP bukan beras premium dari petani. 

“Gak juga, kita sampai saat ini punya beras primer yang dari petani. Karena SPHP ini kan beras medium tapi kualitas premium karena impor dari Vietnam dan Thailand,” katanya. 

“(Konsumen) itu udah ada yang langganan dengan beras itu, tapi ada juga yang pilih SPHP, tergantung.  Jadi kita mau menambah, bukan mengurangi meskipun stoknya turun karena El Nino, kisaran 20%,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .