KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menilai kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif tambahan 10% terhadap produk asal Indonesia mulai 24 Juli 2026 belum memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor industri alas kaki nasional.

Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, besaran tarif yang dikenakan kepada Indonesia masih setara dengan negara pesaing utama seperti India dan Kamboja. Sementara itu, Vietnam dan China justru dikenai tarif lebih tinggi sebesar 12,5%.

"Sekarang tarif yang diberikan ke Indonesia sebesar 10%. Bagi industri alas kaki, ini bisa dianggap tidak signifikan dampaknya karena Kamboja dan India juga diberikan tarif yang sama," ujar Billie kepada Kontan, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: BPDP Salurkan Rp 17 Triliun Insentif Biodiesel hingga Juni 2026

Menurut dia, kondisi tersebut membuat persaingan di pasar AS relatif tetap seimbang. Ia menilai peluang memperoleh pesanan dari pembeli di AS masih akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia bersaing dengan India dan Kamboja.

Billie menjelaskan, situasi akan lebih menguntungkan apabila Indonesia memperoleh tarif yang lebih rendah dibandingkan negara pesaing. Ia mencontohkan, selisih tarif sekitar 1% saja dapat meningkatkan peluang memperoleh pesanan ekspor.

Meski demikian, Aprisindo menilai dampak nyata kebijakan tersebut belum dapat disimpulkan dalam waktu dekat. Asosiasi masih akan mencermati perkembangan ekspor dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Tarif ini belum bisa dipastikan positif atau negatif karena sama dengan India dan Kamboja. Kita harus melihat satu-dua bulan ke depan, harapannya nilai ekspor tetap stabil," katanya.

Di sisi lain, Billie menilai Indonesia memiliki keunggulan karena industri alas kaki nasional dinilai telah memenuhi standar kepatuhan sehingga tidak menjadi sasaran investigasi terkait praktik forced labour atau pekerja paksa.

Aprisindo juga berharap pemerintah dapat memanfaatkan Agreement on Reciprocal Trad* (ART) Indonesia-AS yang telah ditandatangani pada Februari 2026 sebagai dasar untuk kembali bernegosiasi dengan Pemerintah AS.

"Kami berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat melakukan dialog dengan USTR agar Indonesia memperoleh tarif yang lebih rendah, bahkan kalau bisa 0%, sehingga permintaan dari buyer meningkat dan lebih stabil," ujarnya.

Selain negosiasi tarif, Aprisindo menilai pemerintah perlu memperbaiki iklim usaha di dalam negeri agar industri tetap kompetitif. Beberapa kebijakan yang dinilai mendesak antara lain percepatan pencairan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), penyederhanaan perizinan termasuk AMDAL, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih kompetitif, serta insentif fiskal berupa dukungan biaya energi dan listrik bagi industri.

Menurut Billie, berbagai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga daya saing industri alas kaki sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Baca Juga: Lautan Luas (LTLS) Lampaui Rata-rata Emiten Big Cap pada Penilaian ACGS 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News