JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI untuk tegas memberhentikan operasional bus angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) dan digabung dengan pengelolaan PT Transjakarta. Bahkan, ia mengancam bakal memecat Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit jika tak berani tegas terhadap keberadaan APTB. Menanggapi hal itu, Benjamin mengaku akan melihat lebih jauh kesalahan-kesalahan yang dilakukan operator APTB. "Misalnya, kesalahan dalam perjalanan atau suka keluar masuk jalur transjakarta, itu kesalahan yang jelas. Yang melakukan kesalahan, ya langsung dihukum, kita lihat saja," kata Benjamin, Selasa (6/1). Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto menjelaskan alasan Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI, mengadakan serta memberikan trayek pada bus APTB. Ia mengatakan, saat itu, Dishub berencana meningkatkan pelayanan bus kota ekonomi menjadi bus kota yang nyaman serta dilengkapi penyejuk udara. Kemudian, bus kota itu dirancang dengan deck tinggi dan bisa melintasi jalur transjakarta. "Dulu, zaman Pak Pristono itu kan bus transjakartanya masih kurang dan koridor transjakarta masih banyak yang kosong. Nah, dulu bus kota diminta masuk ke jalur transjakarta dengan syarat berbagai perbaikan, makanya jadilah APTB," kata Emanuel. Senada dengan Benjamin, ia pun bakal mengkaji lebih lanjut perihal penggabungan APTB dengan PT Transjakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, proyek APTB merupakan proyek yang salah dan hanya menghabiskan anggaran. Ia menginginkan pemberhentian operasional APTB dan digabung dengan pengelolaan transjakarta. Bahkan, Basuki mengatakan, alasan ia memecat dua Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dan Muhammad Akbar ialah karena mereka tak berani menghentikan operasional APTB. "Kemarin (saat kepemimpinan Pristono dan Akbar), saya sudah bilang sama Dishub DKI untuk stop operasi APTB, ternyata enggak jalan. Kalau Kadishub sekarang enggak bisa menjalankan lagi, saya ganti lagi Kadishubnya," kata Basuki. Menurut dia, proyek APTB ini merupakan "permainan" Dishub DKI era Udar Pristono. ‎Saat itu, menurut Basuki, Dishub DKI memprioritaskan untuk membeli izin trayek kepada APTB dibanding memperluas rute transjakarta. Ke depannya, Basuki berencana menghapus trayek APTB dan menggabungkannya dengan pengelolaan PT Transjakarta. ‎Apabila operator APTB sudah berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta, APTB akan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang baru, yakni rupiah per kilometer, sehingga tidak ada lagi bus APTB yang mengetem sembarangan serta menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.‎ (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan