JAKARTA. Maraknya kampanye antirokok yang mengatakan petani tembakau di Indonesia merugi, disanggah oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

Sebelumnya, hasil penelitian Muhammadiyah Tobacco Control Center, Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, dan Indonesian Institute for Social Development, mengatakan bahwa pertanian tembakau tidaklah menguntungkan dan sangat dimonopoli oleh industri tembakau. Organisasi tersebut juga merekomendasikan agar para petani tembakau beralih ke tanaman lain.

Menurut Soeseno, pihak-pihak yang mengatakan petani tembakau merugi itu salah besar. Ia mengestimasikan untuk satu hektar lahan bisa menghasilkan 2,2 ton, sehingga dipastikan setiap satu hektar bisa mendapatkan sekitar Rp 88 juta. "Itu jelas menguntungkan," ujar Ketua Umum APTI Soeseno, Rabu (4/11).

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Soeseno juga membandingkan tembakau dengan tanaman jagung karena sama-sama tanaman musim kering. "Keuntungan menanam tembakau bisa tiga kali lipat dari untung menanam jagung," ungkapnya.

Soeseno menambahkan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian saat ini ada sekitar dua juta petani tembakau di Indonesia. Dan jumlah itu dapat bertambah karena tembakau tergolong tanaman musiman.

Sehingga, ketika musimnya datang, banyak petani beralih untuk menanam tembakau. "Mereka terdorong karena tanaman ini menguntungkan," jelasnya.

Selain itu, tembakau juga termasuk tanaman yang paling kuat bertahan di cuaca kering. Contohnya, di beberapa daerah yang sedang mengalami kekeringan tanaman tembakau tetap bisa tumbuh.

Menurut Soeseno, yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan dan perhatian dari berbagai pihak terutama Pemerintah untuk semakin mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pertanian tembakau nasional, bukannya peralihan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pertanian tembakau saat ini antara lain minimnya dukungan infrastruktur dan bantuan teknis. Akibatnya, produktivitas dan kualitas tembakau yang dihasilkan saat ini belum dapat memenuhi semua permintaan pabrikan sehingga impor menjadi tak terelakkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News