KONTAN.CO.ID – MADINAH. Perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membatasi fungsi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) menjadi tantangan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi ini mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mencari formula baru pelayanan kesehatan guna menekan angka kematian jemaah haji Indonesia. Inspektur Jenderal Kemenhaj RI Dendi Suryadi mengatakan, upaya memperkuat layanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan memiliki kaitan erat dengan angka kematian jemaah selama berada di Arab Saudi. "Kita merasa perlu memperkuat fungsi pelayanan kesehatan karena angka kematian jemaah ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan," ujar Dendi saat meninjau layanan kesehatan di KKHI Madinah, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Minta Tambahan Anggaran Rp 3,23 Triliun pada 2027 Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia saat ini bertumpu pada klinik-klinik satelit yang berada di setiap sektor. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak 2025 Pemerintah Arab Saudi tidak lagi mengizinkan KKHI melakukan perawatan pasien. Jika sebelumnya KKHI dapat menerima dan merawat jemaah yang membutuhkan penanganan medis, kini fasilitas tersebut hanya diperbolehkan melakukan observasi dengan durasi terbatas, sekitar empat jam. “Dulu KKHI bisa beroperasi sampai merawat pasien. Tapi pada 2025 dan 2026 ada kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi. KKHI kita di Makkah maupun Madinah sudah tidak bisa lagi merawat pasien, hanya mengobservasi dan itu pun kurang lebih empat jam," jelasnya. Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi juga mendorong setiap negara untuk terus menekan angka kematian jemaah haji. Situasi tersebut membuat Indonesia harus mencari pola pelayanan kesehatan yang tetap optimal meski ruang gerak KKHI semakin terbatas. Karena itu, Kemenhaj mulai menghimpun berbagai masukan dari tenaga kesehatan haji, termasuk pengelola KKHI dan petugas kesehatan di sektor-sektor, untuk merumuskan sistem pelayanan yang lebih efektif ke depan.
Baca Juga: Kepala BGN Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Bahas Soal Efisiensi Program MBG "Kita akan mencari formulasinya bagaimana yang terbaik untuk melayani jemaah di bidang kesehatan. Kita minta masukan dari kepala KKHI, Kasi Kesehatan Madinah, dan nanti juga dari KKHI Makkah," katanya. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memperkuat pola rujukan langsung dari klinik satelit menuju rumah sakit Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Menurut Dendi, selama ini keberadaan KKHI sangat membantu karena jemaah bisa mendapatkan perawatan dari dokter dan perawat Indonesia yang memahami bahasa serta karakteristik jemaah. "Kalau dirawat di rumah sakit kita sendiri oleh dokter dan perawat kita, paling tidak dari segi bahasa lebih mudah. Jemaah yang sedang sakit tentu lebih nyaman ketika bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang memahami mereka," ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembatasan operasional KKHI bukan hanya dialami Indonesia. Seluruh negara pengirim jemaah haji menghadapi aturan yang sama sehingga diperlukan penyesuaian sistem pelayanan. Dendi menilai, dengan kondisi yang ada saat ini, para petugas kesehatan telah bekerja secara optimal. Selain mendukung layanan kesehatan di sektor, KKHI juga tetap berperan penting sebagai pusat distribusi obat-obatan dan dukungan logistik kesehatan. Ia menambahkan, penyakit infeksi saluran pernapasan masih menjadi salah satu keluhan kesehatan yang paling banyak ditemukan selama musim haji karena jutaan orang berkumpul dalam waktu yang bersamaan.
"Teman-teman kesehatan sudah berusaha maksimal dengan segala keterbatasan yang ada. Minimal dalam mendistribusikan obat dan mendukung pelayanan kesehatan jemaah," kata Dendi.
Baca Juga: BI-PBOC Sepakat Perkuat Kerja Sama Moneter dan Keuangan, Ini Tiga Capaian Utamanya Ke depan, hasil evaluasi terhadap sistem layanan kesehatan haji ini akan menjadi bahan penyusunan kebijakan agar jemaah Indonesia tetap memperoleh layanan medis yang cepat, mudah diakses, dan mampu menekan risiko kematian selama menjalankan ibadah haji. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News