KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Arab Saudi kini semakin ketat memberikan tenggat waktu untuk musim haji 1448 H/2027. Sebab, segala urusan administrasi haji khusus 2027 mesti dirampungkan lebih awal.

Maka itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) meminta Pemerintah RI bisa segera melunasi biaya haji khusus 2027. Pelunasan biaya haji khusus 2027 dilunasi lebih awal, tujuannya agar pelayanan terbaik Indonesia tidak terdampak.

"Fokus utama kami adalah pelayanan jamaah. Semakin cepat proses pelunasan dilakukan, semakin besar peluang PIHK mendapatkan layanan terbaik dan memberikan kepastian kepada jamaah sejak awal," ujar Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Juni 2026.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Begini Nasib Barang Bawaan Jemaah Haji yang Tak Sesuai Ketentuan di Koper

Upaya tersebut diminta Amphuri ketika menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji Khusus 1447 H/2026 dan Persiapan Haji 1448 H/2027 di Kantor Urusan Haji Republik Indonesia di Jeddah, Minggu (31/5).

Lebih lanjut, kata Firman, dengan adanya sistem yang baru berbasis platform Nusuk Masar membuat seluruh tahapan penyelenggaraan haji harus mengikuti jadwal yang jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. 

Dengan adanya sistem yang baru, PIHK membutuhkan kepastian lebih awal untuk menyelesaikan kontrak layanan, memilih hotel, menyiapkan manifest jamaah, hingga mengamankan berbagai kebutuhan operasional di Arab Saudi.

Di sisi lain, AMPHURI juga mengusulkan agar mekanisme pelunasan Haji Khusus tidak lagi bergantung pada tahapan pelunasan Haji Reguler. Tujuannya untuk membantu PIHK dapat bergerak lebih cepat dalam memenuhi timeline yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Pelunasan Haji Khusus sebaiknya dapat dilakukan lebih awal dan tidak harus menunggu proses Haji Reguler. Ini penting agar PIHK memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kontrak layanan dan menjaga kualitas pelayanan kepada jamaah," kata Firman.

Firman menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Haji Khusus 2027 sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh pihak dalam mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Arab Saudi. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah, asosiasi, dan PIHK harus dilakukan sejak dini.

Baca Juga: DPR Tegaskan Wajib Pajak Bisa Ajukan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Salah

"Kami meyakini bahwa dengan persiapan lebih awal, kepatuhan terhadap timeline Arab Saudi, serta sinergi yang kuat antara pemerintah, asosiasi, dan PIHK, penyelenggaraan Haji Khusus Indonesia pada musim haji 1448 H/2027 akan semakin profesional, kompetitif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia," ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News