KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arab Saudi menegaskan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun teritorinya digunakan untuk aksi militer terhadap Iran. Penegasan itu disampaikan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam percakapan telepon, Selasa (27/1/2026). Kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) melaporkan, Mohammed bin Salman menekankan komitmen Riyadh mendukung upaya penyelesaian perbedaan melalui dialog demi menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.
Sikap ini sekaligus menegaskan posisi Arab Saudi untuk tidak terlibat dalam eskalasi konflik militer terhadap Teheran. Dalam laporan terpisah, media Iran menyebut Pezeshkian menyambut baik setiap proses yang dilakukan dalam kerangka hukum internasional guna mencegah pecahnya perang.
Baca Juga: Kontras Cuaca Arab Saudi: Jeddah 30°C, Sementara Wilayah Utara Nyaris Beku Menurutnya, upaya diplomatik menjadi kunci untuk meredam ketegangan yang terus membayangi kawasan Timur Tengah. Pernyataan Arab Saudi ini muncul setelah Uni Emirat Arab sebelumnya menyampaikan sikap serupa, yakni tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk kepentingan aksi militer terhadap Iran. Ketidakpastian terkait kemungkinan aksi militer terhadap Iran meningkat sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan pekan lalu bahwa sebuah “armada” tengah bergerak menuju kawasan tersebut. Meski begitu, Trump menyebut berharap tidak perlu menggunakan kekuatan militer. Peringatan Trump kepada Teheran sebelumnya dikaitkan dengan isu penanganan demonstran serta potensi pengaktifan kembali program nuklir Iran. Namun, aksi demonstrasi yang sempat meluas di berbagai wilayah Iran belakangan dilaporkan mereda.
Baca Juga: Arab Saudi Diam-Diam Perluas Akses ke Toko Alkohol, Antrean Mengular & Harga Selangit Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa sebuah kapal induk AS beserta kapal perang pendukungnya telah tiba di Timur Tengah. Kehadiran ini memperkuat kemampuan AS untuk melindungi pasukannya di kawasan, sekaligus membuka opsi tindakan militer jika diperlukan. Iran sendiri dalam beberapa bulan terakhir dilanda gelombang protes. Kelompok hak asasi manusia menuduh aparat keamanan menewaskan ribuan orang, termasuk warga sipil, dan menyebut situasi ini sebagai penindakan terbesar sejak Revolusi Iran 1979.
Baca Juga: PDB Arab Saudi Melesat 3,9% Kuartal II 2025: Bukan Minyak, Tapi Ini! Sementara itu, otoritas Iran menyatakan kerusuhan dan korban jiwa dipicu oleh aksi terorisme dan perusuh yang didukung kelompok oposisi di pengasingan.
