KONTAN.CO.ID - KARACHI. Turki, Arab Saudi, dan Pakistan akan menandatangani kesepakatan pertahanan bersama pada Jumat (7/8/2026), menurut sumber-sumber regional yang mengetahui langsung masalah tersebut. 

Mengutip Reuters, Jumat (7/8/2026), langkah ini diambil di tengah gejolak kawasan, di mana negara-negara Teluk menghadapi tekanan dari Iran setelah Iran diserang oleh AS dan Israel.

Meskipun kesepakatan ini semakin memperkuat kelompok kekuatan utama Muslim Sunni yang sedang berkembang, belum ada kejelasan segera mengenai komitmen masing-masing negara.

Seorang pejabat Turki mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut akan ditandatangani. Turki merupakan anggota NATO. Arab Saudi, sekutu AS lainnya, adalah salah satu eksportir minyak terbesar dunia dan negara Teluk terkuat, sementara Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir.

Baca Juga: Pasokan Domestik Terganggu, Impor Batubara China Melejit 23% di Bulan Juli

Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, didampingi oleh kepala angkatan darat yang berpengaruh Asim Munir, akan bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Jeddah untuk penandatanganan tersebut. 

Kesepakatan ini menyusul negosiasi selama hampir satu tahun—yang dilaporkan oleh Reuters pada bulan Januari—dan terjadi saat konflik yang melibatkan Iran menyingkap kerentanan keamanan negara-negara Teluk serta mengganggu pengiriman minyak dan barang-barang penting lainnya melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada bulan Januari mengatakan bahwa Ankara mendukung platform keamanan regional yang lebih luas untuk mendorong kerja sama dan stabilitas.

Baca Juga: Dana Ekuitas Global Catat Arus Masuk 11 Minggu Berturut

Sebuah kesepakatan Saudi-Pakistan yang sudah ada menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap keduanya dan mencakup segala cara militer, demikian disampaikan seorang pejabat Saudi kepada Reuters sebelumnya.

Militer dan pemerintah Pakistan tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pemerintah Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar.