JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah menyusun nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Terkait hal tersebut, Ia berkomitmen untuk menggunakan kebijakan fiskal di tahun 2017 untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi. Termasuk diantaranya, isu-isu sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Hal itu merupakan salah satu fokus dirinya setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan pekan lalu. Ia memastikan, alokasi anggaran untuk hal tersebut menjadi prioritas. Hal ini berbeda dengan fokus penggunaan anggaran pemerintah sebelumnya, yang lebih mengutamakan ekspansi, dengan memperbanyak anggaran untuk proyek infrastruktur.
Mantan Managing Director Bank Dunia ini juga bilang, fokus penggunaan anggaran tidak hanya terkait jumlah yang akan dialokasikan. "Yang lebih penting adalah kualitasnya," kata Sri Mulyani, Kamis (4/8) di Jakarta. Selain dengan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar secara langsung. Alokasi juga akan disalurkan melalui pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah jauh lebih faham cara mendorong ekonomi masyarakat miskin didaerahnya. Sehingga mereka bisa menyiapkan alokasi yang lebih spesifik dyang dibutuhkan masyarakatnya. Hanya saja, Sri Mulyani belum mau menyebutkan porsi anggaran yang dibutuhkan untuk tujuan itu. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, salah satu strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu adalah dengan memperbaiki sistem pemberian bantuan sosial. Karena selain anggaran pendidikan, kesehatan dan lainnya, bantuan sosial juga memberikan andil dalam mengurangi kemiskinan dan menyempitkan angka ketimpangan ekonomi.