KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat kredibilitas dan stabilitas pasar modal Indonesia melalui percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta mendorong BEI menjadi perusahaan Go Public. Hal ini dilakukan di tengah dinamika global dan evaluasi lembaga internasional terhadap pasar keuangan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan pasar modal sesuai arahan Presiden, termasuk dampak penilaian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) serta lembaga pemeringkat global seperti UBS dan Goldman Sachs.

Pagi ini (30/1/2026), setelah menerima arahan Presiden, Airlangga melanjutkan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Donny Oskaria di Kantor BKPM.

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Baca Juga: Jadi Instrumen Investasi Aman, ORI029 Bisa Dibeli Lewat Aplikasi Bibit.id

“Bapak Presiden sudah memonitor perkembangan pasar modal. Kami tegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, dan koordinasi kebijakan fiskal serta moneter berjalan dengan baik,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat terbatas, Jumat (30/1/2026).

Airlangga menilai, rebound Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir mencerminkan kepercayaan pasar yang mulai pulih. Namun demikian, pemerintah menyiapkan langkah struktural untuk memperkuat fondasi pasar modal, salah satunya melalui percepatan demutualisasi BEI.

Menurut Airlangga, demutualisasi bursa ditargetkan dapat mulai berproses pada tahun ini. Transformasi ini bertujuan mengurangi potensi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

“Demutualisasi merupakan transformasi struktural yang penting. Ini akan membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk dari Danantara dan agensi lainnya,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, tahapan demutualisasi sebenarnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan Bursa (BEI) Go Public di tahap berikutnya," ungkap Airlangga..

Baca Juga: Intervensi Danantara Dinilai Bisa Perburuk Penilaian MSCI terhadap Bursa RI

Selain demutualisasi, pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI diharapkan menerbitkan aturan peningkatan free float saham dari 7,5% menjadi 15%, yang ditargetkan berlaku mulai Maret.

“Kita ingin free float Indonesia lebih sejalan dengan praktik internasional. Selama ini relatif rendah dibandingkan Malaysia yang 25%, Hong Kong 25%, dan Jepang 25%, Thailand sama dengan Indonesia, nantinya 15%. Singapura masih 10%, Filipina 10%, dan Inggris 10%. Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” jelas Airlangga.

Ia meyakini, kombinasi demutualisasi bursa dan peningkatan free float akan membuat perdagangan saham lebih stabil, transparan, serta mengikuti standar internasional.

Selanjutnya: Jakarta Prioritas Normalisasi Ciliwung dan Kali Cakung

Menarik Dibaca: Dirut BEI Mudur Terimbas Sentimen MSCI dan Net Sell Asing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News