KONTAN.CO.ID – MAKKAH. Pemerintah memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya pada fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), berjalan dengan lebih tertib dan terencana.

Salah satu fokus utama adalah memastikan kesiapan tenda yang sudah diberi penandaan kloter hingga berbasis by name, sehingga tidak terjadi penumpukan jemaah di satu titik.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim menyampaikan bahwa seluruh skenario pergerakan jemaah telah disusun secara ketat, mulai dari proses keberangkatan dari hotel menuju Arafah pada 8 Dzulhijjah hingga pergerakan lanjutan ke Muzdalifah dan Mina. Pengaturan ini dilakukan untuk mencegah kepadatan baik di hotel maupun di jalur pergerakan jemaah.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Jadwal sudah kita atur secara ketat. Jangan sampai ada penumpukan, baik di hotel maupun dalam perjalanan,” ujarnya dalam rapat Amirul Hajj, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: Menhaj Pastikan Tak Terjadi Penumpukan di Hotel Saat Mobilisasi Jemaah ke Arafah

Selain pengaturan mobilisasi, kesiapan tenda di Arafah dan Mina juga menjadi perhatian utama. Setiap tenda telah disiapkan secara rinci, bahkan tidak hanya berdasarkan kloter, tetapi juga sudah mengarah pada sistem by name untuk memastikan distribusi jemaah lebih tertib dan terorganisir.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad juga membeberkan, pentingnya koordinasi dalam penempatan jemaah di Arafah dan Mi na berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa persoalan penempatan tenda sempat menjadi tantangan yang memicu ketidakteraturan di lapangan.

“Ingin saya sedikit sampaikan saja bahwa dari pengalaman lalu, penempatan tenda di Arafah itu memang sering jadi rebutan,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenhaj Imbau KBIHU Tak Pasang Indentitas Apa pun di Tenda Arafah dan Mina

Ia mencontohkan pengalaman saat tiga kloter jemaah seharusnya menempati tenda yang telah disiapkan, namun justru ditempati pihak lain karena kurangnya koordinasi di lapangan.

Meski demikian, ia menyebut bahwa pada akhirnya jemaah tetap mendapatkan tenda yang layak dari pemerintah Arab Saudi. Namun, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa koordinasi harus diperkuat agar tidak terjadi kekacauan serupa.

“Itu sebetulnya merupakan pertanda bahwa kita kurang koordinasi pada saat itu,” tambahnya.

Dengan berbagai evaluasi tersebut, pemerintah optimistis pelaksanaan Armuzna 2026 akan berjalan lebih tertib, terkoordinasi, dan minim kendala, terutama dalam aspek penempatan tenda dan pengaturan pergerakan jemaah.

Baca Juga: Gus Irfan Apresiasi Pelayanan Petugas terhadap Jemaah Lansia di Masjidil Haram

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News