KONTAN.CO.ID - Usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 melalui Munas VIII yang diadakan di Hotel Claro, Kendari, pada 1 Juli 2021, Arsjad Rasjid langsung menyampaikan sejumlah rencana kerjanya.

Rencana kerja yang pertama adalah Arsjad akan mengakhiri dualisme di dalam Kadin. Pasalnya, tantangan yang dihadapi para pengusaha dan Kadin harus dijawab dengan persatuan yang kuat, bukan dengan dualisme. Hal ini perlu dilakukan demi  memperkuat Kadin di masa depan.

“Dualisme harus diselesaikan. Kita harus memperkuat kembali Kadin Indonesia,” ujar Arsjad Rasjid, Jumat (2/7).

Forum KB Bank Bedah Dinamika Ekonomi 2026 dan Tantangan Geopolitik

Untuk mencapai hal tersebut, Arsjad mengatakan bahwa ia akan mengintensifkan komunikasi di antara sesama pengusaha, pengusaha dan pekerja, pengusaha dan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui pilar visi yang diusungnya, Presiden Direktur PT Indika Energy itu menegaskan komitmennya untuk memperkuat internal organisasi dan regulasi Kadin. Dia juga menginginkan Kadin bisa menjadi rumah untuk tumbuh bersama, baik bagi pengusaha skala besar, menengah, kecil hingga mikro.

“Bagi saya Kadin adalah rumah kita bersama. Rumah untuk tumbuh secara inklusif, di mana kita saling merangkul pengusaha skala besar, menengah, kecil dan mikro dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” tegas Arsjad.

Rencana kerja yang kedua adalah Arsjad ingin di dalam kepengurusan Kadin ada representasi dari Kadin daerah dan asosiasi-asosiasi yang menjadi anggota. Melalui representasi wajah Indonesia dalam struktur Kadin, konektivitas antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di berbagai daerah bisa menjadi lebih dekat dan kuat. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pengembangan potensi di daerah.

Untuk itu, Arsjad akan membentuk kepengurusan yang mampu bergerak cepat mengakselerasi program pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Selain itu, agar kolaborasi antara sektor swasta dengan pemerintah menjadi lebih terstruktur, Arsjad juga menginginkan terdapat shadow government di dalam struktur organisasi Kadin.

"Dengan struktur tersebut maka akan memudahkan untuk berkomunikasi mengenai hal-hal yang menjadi aspirasi sektor swasta, seperti investasi. Selain itu, Kadin juga dapat memberikan masukan-masukan yang lebih berdampak nyata kepada pemerintah,” ujar Arsjad.

Sebagai organisasi yang dinaungi Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Arsjad juga berharap kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang digelar Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News