KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo) menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape berpotensi memperbesar peredaran produk ilegal di pasar gelap. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mengancam keberlangsungan usaha ritel, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggantungkan mata pencaharian dari industri vape. Ketua Arvindo Fahmi Kurnia Firmansyah Siregar mengatakan pelarangan produk legal tidak serta-merta menghilangkan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba. Menurutnya, sindikat narkoba akan tetap mencari cara untuk memasarkan produknya melalui berbagai jalur.
“Market akan bergerak ke barang ilegal, ke pasar gelap dan tidak bisa dikontrol kualitasnya, tidak bisa dikontrol sumbernya. Menurut kami malah itu sangat berbahaya untuk konsumen,” ujar pria yang akbar disapa Firman ini dalam konferensi pers industri vape/rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: 5 Asosiasi Vape Teken Pakta, Perketat Penjualan Produk ke Konsumen Firman mempertanyakan efektivitas pelarangan vape dalam mengatasi penyalahgunaan produk. Firman menyinggung Singapura yang kerap dijadikan contoh dalam pembahasan kebijakan pelarangan rokok elektrik. Ia mengklaim penyalahgunaan justru mengalami peningkatan pada kuartal II-2026. “Apakah betul pelarangan vape, pelarangan rokok elektrik, menyebabkan hilangnya penyalahgunaan? Di negara tetangga kita yang sering dijadikan contoh, Singapura, kuartal II 2026 justru mengalami peningkatan,” katanya. Menurutnya, penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba merupakan tindakan oknum yang tidak seharusnya digeneralisasi sebagai persoalan seluruh industri. Karena itu, ia meminta pemerintah membedakan antara pelaku usaha legal dan pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Di sisi lain, ia mengungkapkan stigma rokok elektrik identik dengan narkoba mulai berdampak terhadap kegiatan usaha sejumlah anggota Arvindo. Salah satunya, terdapat anggota yang diminta mengosongkan tempat usaha meskipun telah mengeluarkan biaya untuk pembelian stok barang dan renovasi. “Sudah terjadi stigma terhadap rokok elektrik, bahwa rokok elektrik adalah narkoba. Informasi yang sepotong-sepotong keluar sudah menyebabkan member kami dipaksa keluar, mengosongkan tempat,” ungkap Firman. Bahkan ada anggota yang telah mendapatkan kepastian tidak bisa memperpanjang masa sewa tempat usahanya. Kondisi tersebut menambah tekanan bagi peritel yang telah menginvestasikan modal untuk menjalankan bisnis vape. “Ada juga member kami yang sudah mendapatkan kepastian bahwa dia tidak dapat memperpanjang sewanya,” imbuhnya. Firman menilai penyampaian informasi yang tidak utuh berpotensi merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Ia berharap pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dalam melihat persoalan penyalahgunaan rokok elektrik.
Baca Juga: Terancam Dilarang, Industri Vape Nasional Mohon Perlindungan Presiden Prabowo Dukung Pengaturan
Meski menolak pelarangan, Arvindo menyatakan mendukung pengaturan industri, termasuk upaya pemberantasan narkoba dan pencegahan akses produk nikotin bagi anak di bawah umur. “Kami semua sepakat bahwa kita tidak mendukung pelarangan narkoba. Kami sepakat harus mencegah akses anak di bawah umur terhadap semua produk nikotin. Kami juga sepakat untuk diatur,” tegasnya. Untuk itu, ia meminta pemerintah melibatkan asosiasi ritel dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan. Menurutnya, pelaku usaha yang berhadapan langsung dengan konsumen dan jalur distribusi memiliki informasi mengenai kondisi riil di lapangan. “Jadikan kami sumber informasi, karena berita di lapangan, kenyataan di lapangan, yang tahu kami yang di lapangan. Orang yang membuat kebijakan perlu mendengar masukan-masukan dari kami yang di lapangan,” kata .
Lebih lanjut, ia menyoroti kontribusi produk dalam negeri dalam ekosistem rokok elektrik nasional. Ia menyebut mayoritas produk yang dipasarkan peritel merupakan produk lokal, termasuk cairan rokok elektrik atau e-liquid.
Baca Juga: Fatwa MUI Berpotensi Tekan Pasar Vape, AKVINDO Soroti Risiko ke Pelaku Usaha Menurut Firman, industri tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku UMKM dan pekerja. Karena itu, ia berharap kebijakan pemerintah tidak mengorbankan pelaku usaha legal akibat tindakan pihak yang menyalahgunakan produk. Ia menegaskan Arvindo bersama pelaku usaha ritel siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan rokok elektrik. “Harapan saya, jangan hukum kami karena ulah pelaku ilegal. Kami siap bekerja sama, kami siap membantu pemerintah dalam pengawasan dan penegakan penyalahgunaan,” tuturnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News