Washington. Amerika Serikat (AS) yang didukung Cina, telah mengajukan sebuah draf resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk memperberat sanksi terhadap Korea Utara.

Usulan draf resolusi itu diajukan sebagai reaksi dari uji coba nuklir dan peluncuran rudal oleh Korea Utara.

Dalam draf tersebut dicantumkan pemeriksaan terhadap seluruh pengiriman barang dari ataupun ke negara tersebut.

Duta Besar AS di PBB, Samantha Power, mengatakan sanksi itu akan menjadi yang paling berat yang pernah diterapkan oleh Dewan Keamanan sejak lebih dari 20 tahun terakhir.

Pemungutan suara untuk menyetujui ataupun menolak draf resolusi itu akan dilakukan pada akhir pekan ini.

Korea Utara meluncurkan sebuah roket jarak jauh pada awal Februari lalu dan uji coba nuklir pada Januari lalu yang menimbulkan kecaman luas karena melanggar resolusi PBB.

Cina juga mengecam aksi Korea Utara tetapi sebelumnya enggan untuk menyetujui sanksi yang dapat mengancam stabilitas negara tetangganya.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh pengiriman barang dari dan ke RDRK (Republik Demokratik Rakyat Korea/Korut) akan menjadi subyek inspeksi wajib," jelas Power setelah menyampaikan draf resolusi kepada Dewan Keamanan.

"Sanksi ini, jika diadopsi, akan mengirimkan pesan yang jelas dan pantang menyerah kepada rezim RDRK. Dunia tidak akan menerima proliferasi Anda. Akan ada konsekuensi dari aksi Anda."

Pengumuman pada Kamis (25/02) dilakukan menyusul perundingan antara AS dan Cina yang dilakukan di Washington pada pekan ini antara Menteri Luar Negeri AS John Kerry Dan Menlu Cina Wang Yi.

Korea Utara bersikeras program senjatanya merupakan murni untuk kepentingan sains, tetapi AS, Korea Utara dan bahkan sekutunya Cina mengatakan peluncuran roket itu bertujuan untuk mengembangkan rudal balistik antar benua.

Uji coba nuklir Korea Utara pada Januari lalu, diklaim sebagai uji teknologi bom hidrogen, yang merupakan yang keempat sejak 2006.

Editor: Adi Wikanto