KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat menetapkan sejumlah syarat khusus untuk mencairkan pembayaran miliaran dolar yang masih menjadi tunggakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Syarat tersebut mencakup langkah pemangkasan biaya lebih lanjut serta upaya menahan pengaruh China di tubuh organisasi dunia itu, menurut laporan sebuah kantor berita pada Selasa (28/4/2026).

Mengutip Reuters, laporan tersebut disampaikan Devex, organisasi berita independen yang fokus meliput isu pembangunan global. Devex menyebut ada dua nota diplomatik yang diedarkan Amerika Serikat, yang berisi sembilan reformasi “quick-hit” sebagai syarat sebelum Washington melepas lebih banyak dana ke PBB.

Menurut laporan itu, syarat-syarat tersebut mencakup:

1. Perombakan sistem pensiun PBB 2. Penghentian perjalanan bisnis kelas satu untuk perjalanan jarak jauh bagi sejumlah pejabat senior dan seluruh pegawai tingkat menengah 3. Pemangkasan tambahan terhadap jajaran pejabat senior PBB 4. Pengurangan 10% terhadap misi penjaga perdamaian yang sudah lama berjalan namun dinilai tidak efektif 5. Menghalangi China menyalurkan puluhan juta dolar setiap tahun ke dana diskresioner yang berada di kantor Sekretaris Jenderal PBB, langkah yang bertujuan menekan pengaruh China di PBB

“Reformasi ini akan menjadi indikasi bahwa PBB serius melakukan pembenahan,” Devex mengutip salah satu dokumen tersebut.

Baca Juga: AS Perintahkan Perusahaan Chip untuk Hentikan Pengiriman ke Produsen China Gua Hong

Misi AS untuk PBB belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Amerika Serikat sebelumnya berulang kali menyatakan akan terus menekan PBB untuk melakukan reformasi, setelah mengumumkan penarikan diri dari puluhan badan PBB tahun ini serta memangkas pendanaan jutaan dolar tahun lalu.

Misi China untuk PBB juga belum memberikan respons ketika dimintai komentar.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kontribusi wajib dari Amerika Serikat maupun negara anggota lainnya merupakan kewajiban berdasarkan perjanjian. Ia juga menegaskan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sudah memimpin reformasi besar-besaran di organisasi tersebut.

“Itu melibatkan keputusan yang harus diambil negara-negara anggota jika kita ingin memiliki PBB yang lebih efektif, yang menggunakan sumber dayanya dengan cara terbaik,” kata Dujarric dalam konferensi pers. 

“Sekretaris jenderal melakukan segala yang dia bisa ke arah itu,” tambahnya.

Guterres pada Januari lalu memperingatkan bahwa PBB menghadapi risiko “kolaps finansial dalam waktu dekat” akibat iuran yang tidak dibayar, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.

Tonton: UEA Keluar dari OPEC! Harga Minyak Dunia Terancam Meledak

PBB menyatakan pada Februari bahwa Amerika Serikat baru membayar sekitar US$ 160 juta dari total tunggakan lebih dari US$ 4 miliar.

AS tercatat menunggak US$ 2,19 miliar untuk anggaran reguler PBB per awal Februari, atau lebih dari 95% dari total tunggakan negara-negara dunia pada saat itu.

Selain itu, AS juga menunggak US$ 2,4 miliar untuk misi penjaga perdamaian saat ini dan masa lalu, serta US$ 43,6 juta untuk tribunal PBB.