KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengajukan dakwaan terhadap mantan Presiden Kuba, Raul Castro, menurut seorang pejabat Departemen Kehakiman AS pada Kamis malam waktu setempat.

Meski waktu pasti pengajuan dakwaan tersebut belum diumumkan, pejabat itu menyebut prosesnya diperkirakan segera dilakukan. Dakwaan ini nantinya tetap harus mendapat persetujuan dari dewan juri (grand jury) sebelum dapat dilanjutkan secara hukum.

Dakwaan yang berpotensi menjerat Raul Castro, yang kini berusia 94 tahun dan merupakan saudara dari pemimpin revolusi Kuba, Fidel Castro, disebut akan berfokus pada insiden penembakan pesawat. Informasi ini disampaikan oleh pejabat tersebut dengan syarat anonim.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Sebelumnya, CBS melaporkan bahwa kasus ini berkaitan dengan insiden pada 1996, ketika pesawat yang dioperasikan oleh kelompok kemanusiaan Brothers to the Rescue ditembak jatuh oleh pihak Kuba, yang menewaskan sejumlah orang.

Baca Juga: Teknologi Perang Ukraina Catat Lompatan Besar, AS dan Eropa Kini Belajar ke Kyiv

Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri Kuba belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar di luar jam kerja. Sementara itu, juru bicara Departemen Kehakiman AS juga belum memberikan pernyataan terkait rencana dakwaan tersebut.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik Washington terhadap Havana. Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut terus menilai pemerintah Kuba sebagai rezim yang korup dan tidak kompeten, sekaligus mendorong perubahan politik di negara tersebut.

Kebijakan AS terhadap Kuba juga diperketat melalui tekanan ekonomi, termasuk ancaman sanksi terhadap negara-negara yang memasok bahan bakar ke Kuba. Kondisi ini disebut telah memperburuk krisis energi di negara kepulauan tersebut, memicu pemadaman listrik, dan menekan perekonomian nasional.

Baca Juga: Serangan Drone Ukraina Kian Gencar, Kilang Minyak Rusia Lumpuh dan Produksi Tertekan

Di sisi lain, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Florida dilaporkan telah memimpin kajian terkait kemungkinan dakwaan pidana terhadap pejabat tinggi pemerintah Kuba.

Awal tahun ini, kedua negara sempat mengakui adanya pembicaraan diplomatik, namun proses tersebut disebut mengalami kebuntuan di tengah ketegangan akibat kebijakan pembatasan bahan bakar dari AS.

Namun demikian, pada Kamis, pemerintah Kuba mengonfirmasi adanya pertemuan dengan Kepala CIA, John Ratcliffe. Dalam pertemuan tersebut, Ratcliffe menyampaikan bahwa Washington bersedia membuka pembicaraan terkait isu keamanan ekonomi jika Kuba melakukan “perubahan fundamental”, menurut seorang pejabat CIA.