KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat (AS) telah membayar sekitar US$160 juta dari total lebih dari US$4 miliar tunggakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian disampaikan juru bicara PBB pada Kamis (19/2/2026), bertepatan dengan pertemuan perdana inisiatif “Board of Peace” yang digagas Presiden AS Donald Trump.

“Pekan lalu, kami menerima sekitar US$160 juta dari Amerika Serikat sebagai pembayaran sebagian atas tunggakan iuran untuk anggaran reguler PBB,” kata juru bicara PBB dalam pernyataannya.

Dalam pidato pembukaan pertemuan “Board of Peace”, Trump menyatakan Washington akan memberikan dana kepada PBB untuk memperkuat organisasi tersebut.

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

Baca Juga: Board of Peace: Ini Rincian Bantuan dari Negara-Negara Anggota Termasuk Indonesia

AS merupakan kontributor terbesar anggaran PBB. Namun di bawah pemerintahan Trump, Washington menolak membayar sejumlah kewajiban untuk anggaran reguler dan misi penjaga perdamaian, serta memangkas pendanaan sukarela kepada berbagai badan PBB yang memiliki anggaran tersendiri. AS juga telah menarik diri dari puluhan badan di bawah naungan PBB.

Pejabat PBB menyebutkan, hingga awal Februari, AS masih berutang sekitar US$2,19 miliar untuk anggaran reguler PBB, lebih dari 95% total tunggakan global negara-negara anggota.

Selain itu, AS juga memiliki tunggakan US$2,4 miliar untuk misi penjaga perdamaian saat ini dan sebelumnya, serta US$43,6 juta untuk tribunal PBB.

“Kami akan membantu mereka (PBB) dari sisi pendanaan, dan kami akan memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berjalan,” kata Trump.

Ia menambahkan bahwa PBB memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya memenuhi potensinya.

Sejumlah negara, termasuk kekuatan besar dari Global South dan sekutu utama AS di Barat, disebut enggan bergabung dalam “Board of Peace” yang dipimpin langsung oleh Trump. Sejumlah pakar menilai inisiatif tersebut berpotensi melemahkan peran PBB.

Trump meluncurkan board tersebut bulan lalu sebagai bagian dari rencananya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.

Baca Juga: Produksi Anjlok, Laba Tambang Emas Terbesar Dunia Ini Justru Melejit Fantastis

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB mengakui board tersebut hingga 2027 dengan mandat terbatas pada Gaza, wilayah Palestina yang direncanakan berada di bawah pengawasannya pascakonflik.

Namun belakangan Trump menyatakan board itu juga akan menangani konflik global lainnya di luar Gaza.

Sejumlah pakar PBB mengkritik konsep board tersebut karena dinilai menyerupai struktur kolonial dalam pengawasan wilayah asing, serta tidak melibatkan perwakilan Palestina. Tidak ada perwakilan PBB yang hadir dalam pertemuan “Board of Peace” pada Kamis tersebut.

Selanjutnya: Simak 3 Rekomendasi Saham Pilihan dari Mirae Sekuritas Hari Ini (20/2)

Menarik Dibaca: Simak 3 Rekomendasi Saham Pilihan dari Mirae Sekuritas Hari Ini (20/2)