KONTAN.CO.ID - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah memberi tahu Kongres mengenai rencana penutupan lima misi diplomatik di luar negeri, termasuk Konsulat AS di Medan, Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perampingan jaringan diplomatik global yang jarang dilakukan Washington.

Baca Juga: ​ATR/BPN: Ukur Tanah Di Daerah Ini hingga 9 Bulan, Cek Cara Urus Sertifikat Di PTSL

Mengutip Reuters pada Selasa (4/8/2026), berdasarkan pemberitahuan yang dikirim kepada sejumlah komite Kongres pada akhir pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS berencana menutup perwakilan diplomatik di St. George's (Grenada), Nagoya (Jepang), Medan (Indonesia), Douala (Kamerun), dan Winnipeg (Kanada).

Informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui isi pemberitahuan tersebut. Mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena dokumen tersebut belum dipublikasikan secara resmi.

Rencana penutupan ini menjadi salah satu contoh langka ketika Amerika Serikat menutup beberapa misi diplomatik sekaligus tanpa dipicu oleh peristiwa geopolitik tertentu.

Pada awal masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS sempat menyiapkan rencana penutupan hampir selusin misi luar negeri.

Baca Juga: ​Mulai 17/8/2026, Balik Nama Sertifikat Tanah Selesai Maksimal 30 Hari, Cek Caranya!

Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintahan Trump untuk merombak birokrasi federal agar sejalan dengan kebijakan "America First".

Bahkan, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (Office of Management and Budget/OMB) disebut mendorong program yang lebih agresif dengan mengusulkan penutupan hingga 30 misi diplomatik.

Sejumlah pejabat pemerintahan secara internal menilai beberapa misi diplomatik berukuran kecil tidak lagi penting dan tidak efisien dari sisi biaya operasional.

Namun, kalangan Partai Demokrat serta sejumlah mantan pejabat diplomasi dan keamanan nasional menilai pengurangan kehadiran diplomatik AS di luar negeri berisiko melemahkan kepemimpinan Washington di tingkat global.

Mereka juga menilai langkah tersebut, ditambah pembubaran U.S. Agency for International Development (USAID) yang sebelumnya menyalurkan bantuan miliaran dolar ke berbagai negara, dapat membuka ruang yang lebih besar bagi pengaruh China dan Rusia.

Baca Juga: BGN Tetapkan Keracunan MBG sebagai Kejadian Fatal usai Insiden di Semarang

Meski Departemen Luar Negeri AS telah melakukan restrukturisasi besar-besaran tahun lalu dengan memangkas puluhan biro dan ratusan pegawai, tidak ada misi diplomatik yang ditutup pada saat itu.

Saat dimintai tanggapan pada Minggu (2/8), Departemen Luar Negeri AS tidak membenarkan maupun membantah rencana penutupan tersebut.

Dalam pernyataannya, kementerian hanya menyebut pihaknya terus berupaya memastikan jaringan diplomatik AS tetap efisien dan efektif, serta berkomitmen mengikuti prosedur pemberitahuan kepada Kongres.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menyatakan langkah efisiensi diperlukan untuk menyesuaikan ukuran organisasi yang menurut banyak kalangan konservatif dinilai terlalu besar dan birokratis.

Dari lima perwakilan yang akan ditutup, kantor di St. George's berstatus kedutaan besar. Sementara Medan, Nagoya, dan Winnipeg merupakan konsulat, sedangkan kantor di Douala berstatus kantor cabang kedutaan.

Baca Juga: PM Thailand Beri Medali Kehormatan untuk Prabowo, Tokoh Ikonik di Bidang Pertahanan

Konsulat dan kantor cabang kedutaan umumnya bertugas mewakili kepentingan AS di wilayah di luar ibu kota negara, sementara kedutaan besar berada di ibu kota.

Pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, AS justru membuka beberapa misi diplomatik baru di kawasan Pasifik sebagai bagian dari persaingan pengaruh dengan China.

Reuters juga mencatat China memiliki kehadiran diplomatik di St. George's, Nagoya, dan Medan, namun tidak memiliki misi diplomatik yang aktif di Douala maupun Winnipeg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News