KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump merekrut sekitar 50.000 pegawai federal baru sejak ia menjabat. 

Langkah ini, menurut Kepala Kepegawaian Federal Scott Kupor, terutama mengisi posisi di bidang keamanan nasional dan imigrasi, sejalan dengan prioritas kebijakan pemerintahan saat ini.

Kupor mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar pegawai baru ditempatkan di lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). 

Hasil Studi Sebut PNM Mekaar Asah Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput

Baca Juga: Trump Bekukan Pertemuan dengan Putin, AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Raksasa Minyak Rusia

Rekrutmen besar-besaran ini menjadi bagian dari upaya Trump merombak struktur birokrasi federal, meski di saat yang sama pemerintah membekukan perekrutan di banyak instansi lain dan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Sektor-sektor seperti Internal Revenue Service (IRS) dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menjadi yang terdampak oleh pemangkasan. Pada Agustus lalu, Kupor menyebut pemerintah menargetkan pengurangan hingga 300.000 pegawai federal sepanjang tahun ini.

Sebagai bagian dari program efisiensi, Trump menunjuk Elon Musk pada Januari lalu untuk memimpin proyek penyusutan birokrasi sipil federal yang mencapai 2,4 juta pegawai. Dengan dukungan penuh Trump, Musk menilai struktur pemerintah sudah terlalu besar dan tidak efisien.

Baca Juga: Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York, Demokrat Bangkit di Era Trump

Upaya perampingan ini juga menyebabkan pemecatan pegawai yang bertugas menegakkan aturan hak sipil, memungut pajak, hingga mengawasi proyek energi bersih. 

Pemerintah menawarkan program buyout yang diikuti sekitar 154.000 pegawai, memengaruhi berbagai lini layanan publik seperti prakiraan cuaca, keamanan pangan, layanan kesehatan, hingga proyek antariksa.

Kombinasi antara rekrutmen terfokus dan pemangkasan besar-besaran mencerminkan strategi Trump: memperkuat fungsi imigrasi dan keamanan, sembari memangkas sektor lain yang dianggap tidak memenuhi visi efisiensi pemerintahannya.