KONTAN.CO.ID - PARIS/LONDON. Amerika Serikat dan sebagian besar negara Uni Eropa akan memboikot upacara pelantikan Vladimir Putin untuk masa jabatan enam tahun baru sebagai presiden Rusia di Kremlin pada Selasa (7/5/2024). Namun, Prancis dan beberapa negara Uni Eropa lainnya diperkirakan akan mengirim utusan meskipun ada permintaan dari Kyiv.
Reuters memberitakan, berbagai tanggapan diplomatis dari negara-negara Barat menggarisbawahi perbedaan mengenai bagaimana cara menangani pemimpin Rusia tersebut, lebih dari dua tahun setelah ia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.
“Tidak, kami tidak akan memiliki perwakilan pada pelantikannya,” kata Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS. Dia menambahkan,“Kami tentu saja tidak menganggap pemilu itu bebas dan adil, namun dia adalah presiden Rusia dan dia akan terus melanjutkan kapasitasnya.” Inggris dan Kanada mengatakan mereka tidak akan mengirimkan siapa pun untuk menghadiri upacara tersebut. Pernyataan tersebut dikeluarkan sehari setelah Rusia pada hari Senin mengumumkan akan mengadakan latihan senjata nuklir taktis yang diharapkan dapat meredakan negara-negara Barat. Putin menang telak dalam pemilihan presiden pada bulan Maret hanya beberapa minggu setelah lawannya yang paling menonjol, Alexei Navalny, meninggal di penjara.
Baca Juga: Vladimir Putin Perintahkan Latihan Senjata Nuklir Taktis untuk Cegah Serangan Barat Pemerintah negara-negara Barat mengecam pemilu tersebut sebagai pemilu yang tidak adil dan tidak demokratis. “Ukraina tidak melihat dasar hukum untuk mengakui dia sebagai presiden Federasi Rusia yang terpilih secara demokratis dan sah,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan. Upacara pengambilan sumpah pada hari Selasa, katanya, berupaya menciptakan ilusi legalitas bagi seseorang yang berkuasa seumur hidup yang telah mengubah Federasi Rusia menjadi negara agresor dan rezim yang berkuasa menjadi negara diktator. Kantor berita Interfax melaporkan, seorang pejabat senior Kremlin mengatakan para kepala misi diplomatik asing di Moskow telah diundang untuk menghadiri pelantikan Putin. Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan duta besar Uni Eropa untuk Rusia tidak akan menghadiri upacara tersebut, sesuai dengan posisi sebagian besar negara anggota Uni Eropa. Seorang diplomat Eropa mengatakan 20 negara anggota UE akan memboikot acara tersebut, namun tujuh negara lainnya diperkirakan akan mengirimkan perwakilannya. Prancis, Hongaria dan Slovakia diperkirakan akan hadir, kata dua sumber diplomatik. Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan tidak akan hadir.
Baca Juga: Rusia Sebut Amerika Serikat Munafik Terhadap ICC dan Israel Menggarisbawahi perpecahan mengenai cara menghadapi Rusia, sumber diplomatik Paris mengatakan: "Prancis akan diwakili oleh duta besarnya untuk Rusia." Berbicara di samping presiden China pada hari Senin, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan: "Kami tidak berperang dengan Rusia atau rakyat Rusia, dan kami tidak memiliki keinginan untuk perubahan rezim di Moskow." Sumber tersebut mengatakan bahwa Prancis sebelumnya mengecam konteks penindasan yang terjadi dalam pemilu tersebut, yang merampas hak pemilih untuk memilih, serta penyelenggaraan pemilu di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, yang dianggap Prancis sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam Amerika Serikat. Hubungan Perancis-Rusia memburuk dalam beberapa bulan terakhir karena Paris meningkatkan dukungannya terhadap Ukraina.
Pekan lalu Macron tidak mengesampingkan pengiriman pasukan ke Ukraina, dengan mengatakan jika Rusia menerobos garis depan Ukraina, maka sah untuk mempertimbangkannya jika Kyiv meminta dukungan. Negara-negara Baltik, yang tidak lagi memiliki utusan di Moskow, dengan tegas menolak menghadiri pelantikan tersebut. “Kami percaya bahwa isolasi terhadap Rusia, dan terutama terhadap pemimpin kriminalnya, harus dilanjutkan,” kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis. Landsbergis juga bilang, “Partisipasi dalam pelantikan Putin tidak dapat diterima oleh Lituania. Prioritas kami tetap mendukung Ukraina dan rakyatnya yang berjuang melawan agresi Rusia.”
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
