KONTAN.CO.ID - Upaya membatasi pengembangan senjata otonom berbasis kecerdasan buatan (AI) menghadapi tantangan dalam pertemuan global di Jenewa, Swiss, pekan ini. Amerika Serikat (AS) dan Rusia diperkirakan menentang dimulainya negosiasi aturan internasional yang mengikat secara hukum terkait penggunaan senjata yang dapat membunuh tanpa keterlibatan manusia. Melansir
Reuters, pertemuan yang diselenggarakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai Senin (16/11/2026) tersebut akan membahas kemungkinan pembukaan negosiasi kesepakatan internasional mengenai Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS).
Baca Juga: Yen Tertahan Dekat Level Terendah Dua Bulan, Pasar Cerna Kontraksi Ekonomi Jepang Senjata otonom memanfaatkan teknologi AI untuk menjalankan fungsi militer, termasuk mengidentifikasi dan menyerang sasaran tanpa keputusan langsung manusia. Teknologi ini dikembangkan untuk berbagai perangkat militer, mulai dari drone, robot, tank hingga kapal selam. Penggunaan sistem senjata semi-otonom dan berbantuan AI dilaporkan telah berlangsung dalam konflik di Ukraina, Sudan, serta Timur Tengah. Perkembangan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai risiko kesalahan fatal dan persoalan etika dalam pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa manusia. Sebagian besar dari 128 negara pihak Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu atau Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) mendukung pembukaan negosiasi aturan yang mengikat secara hukum.
Baca Juga: Inflasi Tekan Daya Beli, Ekonomi Jepang Tak Terduga Menyusut pada Kuartal III Namun, sejumlah negara dengan kekuatan militer besar, termasuk AS, Rusia, dan Israel, menolak pendekatan tersebut. Negara-negara itu berpendapat bahwa hukum humaniter internasional yang berlaku saat ini sudah cukup menjadi kerangka pengaturan penggunaan senjata dalam peperangan. Sekretaris Jenderal PBB, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), serta Paus sebelumnya telah memperingatkan risiko penggunaan senjata otonom dan menyuarakan dukungan terhadap upaya pengaturan teknologi tersebut. Verity Coyle dari Human Rights Watch mengatakan, mesin tidak semestinya diberi kewenangan untuk menentukan siapa yang hidup dan mati di medan perang. Organisasi tersebut mendesak konferensi peninjauan CCW mengambil langkah tegas. Dua diplomat yang berbicara kepada Reuters menilai pembahasan pekan ini berpotensi berlangsung sulit. Meski demikian, negara-negara peserta masih memiliki peluang menjembatani perbedaan untuk mencapai kesepakatan sebelum pertemuan berakhir. Opsi yang dibahas mencakup kesepakatan yang mengikat secara hukum, aturan yang tidak mengikat, maupun pendekatan gabungan yang memuat kedua unsur tersebut.
Baca Juga: Lebih dari 115.000 Orang Dukung Jensen Huang Kembali Jadi CEO Nvidia Perbedaan Sikap Negara Besar AS memilih pendekatan berupa pedoman atau panduan penggunaan LAWS ketimbang aturan yang mengikat secara hukum. Washington berargumen bahwa hukum internasional yang ada telah menyediakan kerangka untuk mengatur peperangan. AS juga mengusulkan mandat negosiasi selama lima tahun untuk menghasilkan kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum. Sebaliknya, ICRC menilai hukum humaniter internasional belum cukup mengatasi risiko spesifik yang ditimbulkan oleh senjata otonom. Rusia belum menyampaikan posisi resminya menjelang pertemuan. Namun, negara tersebut sebelumnya menolak sejumlah usulan pembentukan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Seorang diplomat senior Barat mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia berencana menghalangi Uni Eropa, yang berstatus pengamat dalam pertemuan tersebut, untuk menyampaikan pandangannya.
Baca Juga: INEOS Ingin Perkuat di Lini Belakang MU, Pochettino Minta Tiga Pemain Baru Anna Hehir, Kepala Tata Kelola AI Militer di Future of Life Institute, mengatakan senjata otonom bukan lagi sekadar teknologi fiksi ilmiah. Ia merujuk pada laporan media mengenai penggunaan awal sistem yang sepenuhnya otonom dalam konflik di Ukraina.
Hehir juga memperkirakan AS dan Rusia akan berupaya melunakkan hasil pembahasan, sebagaimana yang menurutnya terjadi dalam pembahasan teks mengenai senjata otonom dan potensi bahayanya pada September lalu. Sementara itu, ketua pertemuan pekan ini mengusulkan mandat negosiasi selama dua tahun untuk menyusun protokol yang mengikat secara hukum. Inggris, Jerman, dan Prancis mengusulkan negosiasi instrumen internasional yang belum menetapkan apakah hasil akhirnya akan mengikat secara hukum atau tidak. Usulan tersebut menjadi salah satu opsi kompromi di tengah perbedaan sikap negara-negara peserta.
Baca Juga: Ekonomi Jepang Kontraksi 0,1% di Kuartal III-2026, Terseret Konsumsi yang Melemah