KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/PARIS. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Selat Hormuz sebagai “ujian nyata” bagi efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga mendesak China dan Rusia agar tidak kembali menggunakan hak veto.
Baca Juga: Aktivitas Jasa China Menguat di April, Namun Permintaan Ekspor Masih Melemah Resolusi yang diusulkan AS bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar itu menuntut Iran menghentikan serangan serta pemasangan ranjau di Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan dan energi global. Jika disahkan, resolusi tersebut berpotensi membuka jalan bagi sanksi terhadap Iran, bahkan kemungkinan tindakan militer apabila Teheran tidak mematuhi tuntutan tersebut. Pembahasan tertutup di Dewan Keamanan dimulai pada Selasa, di tengah meningkatnya ketegangan setelah kembali terjadi baku tembak antara AS dan Iran di kawasan tersebut. Situasi ini mengguncang gencatan senjata rapuh yang telah berlangsung sekitar empat minggu. Sebelumnya, resolusi serupa yang diajukan Bahrain dan didukung AS gagal disahkan bulan lalu setelah diveto oleh China dan Rusia.
Baca Juga: Inflasi Korsel Dekati Level Tertinggi 2 Tahun, Peluang Kenaikan Suku Bunga Menguat Upaya Hindari Veto Rubio mengatakan rancangan terbaru telah disesuaikan untuk mengurangi potensi veto, meski tetap berada di bawah Bab VII Piagam PBB yang memungkinkan pemberlakuan sanksi hingga penggunaan kekuatan militer. “Kami melakukan sedikit penyesuaian bahasa. Saya tidak tahu apakah ini cukup untuk menghindari veto,” ujar Rubio. Ia menambahkan bahwa resolusi ini menjadi tolok ukur apakah PBB masih mampu berfungsi secara efektif dalam menjaga stabilitas global. Draf resolusi tersebut mengecam dugaan pelanggaran Iran terhadap gencatan senjata serta tindakan yang mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Iran juga diminta segera menghentikan serangan, mengungkap lokasi ranjau, dan tidak menghambat upaya pembersihan jalur pelayaran. Selain itu, resolusi menyerukan kerja sama Iran dalam pembentukan koridor kemanusiaan guna memastikan distribusi bantuan, pupuk, dan barang penting lainnya tetap berjalan.
Baca Juga: Rekor! Samsung Jadi Perusahaan Asia Kedua dengan Kapitalisasi Pasar US$ 1 Triliun Respons China dan Rusia Ditunggu China menyatakan masih mempelajari draf resolusi tersebut, sementara Rusia belum memberikan tanggapan resmi. AS menargetkan negosiasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat, dengan harapan draf final bisa diedarkan pada akhir pekan ini dan pemungutan suara dilakukan awal pekan depan. Namun, kedua negara tersebut juga tengah menyiapkan proposal tandingan, sehingga proses negosiasi diperkirakan masih akan berlangsung alot.
Baca Juga: Bursa Asia Cetak Rekor Rabu (6/5), Euforia AI dan Harapan Damai Iran Angkat Sentimen Upaya Stabilkan Jalur Energi Global Ketegangan di Selat Hormuz semakin meningkat setelah AS meluncurkan “Project Freedom” untuk mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak di kawasan tersebut. Sebagai langkah lanjutan, Washington juga mengusulkan pembentukan koalisi maritim multinasional baru bernama Maritime Freedom Construct (MFC), yang bertujuan menciptakan arsitektur keamanan pascakonflik di Timur Tengah dan membuka kembali jalur pelayaran. Inisiatif ini akan melengkapi misi maritim yang dipimpin Inggris dan Prancis yang melibatkan sekitar 30 negara, dengan fokus memastikan keamanan navigasi setelah kondisi stabil.
Sejumlah negara menyatakan partisipasi militer dalam misi tersebut kemungkinan memerlukan mandat resmi dari PBB.
Baca Juga: AS Jalankan Project Freedom, Kapal Tanker CS Anthem Berhasil Keluar dari Selat Hormuz Juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan, pentingnya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. “Kami ingin melihat jalur air internasional ini tetap terbuka dan aman, serta kebebasan navigasi dipulihkan karena sangat penting bagi dunia,” ujarnya.
