KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pejabat Amerika Serikat (AS) menilai kemungkinan China menginvasi Taiwan sebelum 2028 semakin kecil, meski Presiden China Xi Jinping sebelumnya menginstruksikan militernya agar memiliki kesiapan untuk merebut Taiwan secara paksa pada 2027 jika diperlukan.

Menurut sejumlah orang yang mengetahui penilaian pemerintah AS, terdapat beberapa faktor yang membuat kemungkinan invasi sebelum 2028 dinilai semakin rendah. Di antaranya adalah tertundanya kesiapan militer China akibat kampanye antikorupsi di tubuh Partai Komunis China serta keinginan Beijing untuk melihat hasil pemilihan umum Taiwan pada 2028.

Dua pejabat AS yang masih menjabat, seorang mantan pejabat AS, dan satu sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Beijing dapat mempertimbangkan hasil pemilu Taiwan sebelum mengambil keputusan mengenai langkah selanjutnya.

Sejumlah pejabat China disebut berharap pemilu 2028 dapat menghasilkan pemerintahan Taiwan yang lebih terbuka terhadap upaya Beijing untuk membawa pulau tersebut berada di bawah kendali China.

Baca Juga: Strategi John Ternus di Apple: Produk Baru Lebih Banyak, Rilis Lebih Sering

Namun, jika Partai Progresif Demokratik (DPP) memenangkan masa jabatan keempat secara berturut-turut, terutama apabila Presiden Taiwan saat ini Lai Ching-te kembali terpilih, Beijing dinilai dapat semakin mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer mulai 2028 dan seterusnya.

"Jika itu terjadi, saya pikir 2028 akan menjadi cukup serius," ujar salah satu pejabat AS tersebut.

Lai yang mulai menjabat sekitar dua tahun lalu bersama DPP mendorong identitas Taiwan yang terpisah dari China. Sikap tersebut kerap memicu kemarahan Beijing yang menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China.

Taiwan menolak keras klaim Beijing tersebut dan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.

Target 2027 Bukan Berarti Invasi

Penilaian terbaru tersebut menjadi pembaruan signifikan terhadap pemahaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kalangan pejabat AS mengenai target kesiapan militer China pada 2027.

Selama ini, pejabat AS menilai Xi menginginkan Tentara Pembebasan Rakyat China atau People's Liberation Army (PLA) memiliki kesiapan untuk mengambil Taiwan secara paksa pada 2027. Tahun tersebut bertepatan dengan satu abad berdirinya PLA.

China tidak pernah menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan berada di bawah kendalinya. Namun, Beijing juga tidak pernah secara terbuka mengonfirmasi adanya perintah agar militernya siap menginvasi Taiwan pada 2027.

Departemen Pertahanan AS (Pentagon) menolak memberikan komentar. Kedutaan Besar China di AS dan kantor perwakilan Taiwan di Washington juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Dalam pidatonya pekan ini, Xi kembali menyinggung Taiwan dan menyatakan pentingnya mendorong pembangunan hubungan lintas selat secara damai untuk mencapai "reunifikasi".

Sejumlah analis selama ini menilai patokan 2027 lebih berkaitan dengan kesiapan kemampuan militer China dibandingkan tenggat waktu untuk melakukan invasi.

Baca Juga: Harga Minyak Turun 1%, Ekspor Teluk Pulih dan Stok AS Naik

Target tersebut telah menciptakan rasa urgensi di berbagai pemerintahan AS selama bertahun-tahun dalam menghadapi peningkatan kekuatan China di kawasan Asia-Pasifik.

Komunitas intelijen AS sebelumnya juga telah mengindikasikan adanya kehati-hatian China. Dalam penilaian ancaman tahunan yang dirilis Maret lalu, intelijen AS menyatakan China setidaknya pada saat itu tidak memiliki rencana untuk menginvasi Taiwan pada tahun berikutnya dan masih lebih memilih mengambil kendali atas pulau tersebut tanpa menggunakan kekuatan militer jika memungkinkan.

Pemilu AS 2028 Jadi Pertimbangan?

AS merupakan pendukung internasional dan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan meskipun kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Namun, pejabat AS memberikan penilaian yang beragam mengenai seberapa besar hasil pemilihan presiden AS 2028 dapat menjadi pertimbangan China dalam menentukan langkah militernya terhadap Taiwan.

Tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Beijing kemungkinan juga ingin mengevaluasi hasil pemilu AS, terutama di tengah meningkatnya keengganan sebagian pemilih AS terhadap keterlibatan militer AS di luar negeri.

Namun, salah satu pejabat AS mengatakan Beijing memandang Partai Demokrat maupun Partai Republik relatif memiliki posisi yang sejalan dalam isu Taiwan.

"China mungkin memiliki preferensi dalam pemilu AS 2028, tetapi menurut saya hal itu tidak menjadi faktor yang menentukan seperti yang mungkin terjadi 15 tahun lalu," ujar pejabat tersebut.

Baca Juga: Arab Saudi Tolak Israel Evakuasi Penumpang Flydubai dengan Pesawat Militer

Presiden AS Donald Trump juga selama masa kepemimpinannya mengecilkan kemungkinan China menginvasi Taiwan. Tahun lalu, Trump bahkan mengatakan Xi telah menyampaikan kepadanya bahwa China tidak akan melakukan invasi selama Trump masih menjabat.

Setelah bertemu dengan Xi di Washington pada pekan lalu, Trump hanya memberikan sedikit komentar mengenai Taiwan. Ia mengatakan isu Taiwan dibahas dalam pertemuan tersebut dan Xi memahami posisi AS.

Bagi China, Taiwan merupakan isu paling penting sekaligus berkaitan dengan kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut. Beijing juga telah menyerukan penghentian penjualan senjata AS kepada Taiwan.

Sejak kunjungannya ke Beijing pada Mei lalu, Trump menunda persetujuan paket penjualan senjata baru kepada Taiwan senilai sekitar US$14 miliar. Trump menyebut paket tersebut sebagai "alat tawar-menawar".

Selama bertahun-tahun, strategi AS berfokus pada penguatan kemampuan pertahanan Taiwan agar pulau tersebut mampu menahan serangan China cukup lama sampai AS dan negara lainnya memberikan bantuan.

Kampanye Antikorupsi Hambat Kesiapan Militer China

Xi disebut belum mencabut target agar PLA memiliki kemampuan untuk merebut Taiwan secara paksa pada tahun depan.

Namun, militer China dinilai tidak mencapai kemajuan militer sebanyak yang kemungkinan telah direncanakan pada tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah dampak kampanye antikorupsi yang dilakukan pemerintah China.

Sejak berkuasa pada 2012, Xi menjalankan kampanye besar-besaran untuk memberantas korupsi dan memperketat disiplin. Jutaan orang dalam birokrasi China telah diperiksa, sementara sejumlah pejabat senior di partai, pemerintahan, dan militer telah terseret penyelidikan serta dicopot dari jabatannya.

Baca Juga: Gautam Adani Kembali Jadi Orang Terkaya India, Mukesh Ambani Turun Posisi

Dalam beberapa tahun terakhir, PLA menjadi salah satu sasaran utama kampanye tersebut. Serangkaian penyelidikan dan pemecatan membuat hanya dua pejabat aktif yang tersisa dari sebelumnya tujuh anggota Komisi Militer Pusat, termasuk Xi yang menjabat sebagai ketuanya.

China Dinilai Ingin Perang Singkat

Latihan militer China pada tahun lalu juga dinilai lebih kecil dan tidak terlalu mengancam dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, menurut pejabat AS tersebut.

Latihan militer China memang kembali meningkat pada tahun ini. Namun, pejabat tersebut mengindikasikan bahwa sejumlah pejabat militer China masih tidak puas dengan tingkat kesiapan pasukannya.

Menurut sumber tersebut, China diyakini menarik pelajaran dari perang di Iran dan Ukraina, terutama mengenai kebutuhan untuk bergerak cepat setelah invasi dimulai dan menghindari konflik berkepanjangan yang dapat menguras sumber daya.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan China untuk mencapai tingkat kesiapan tersebut.

"Masih terlalu banyak bagian yang belum sepenuhnya siap untuk apa yang kemungkinan menjadi operasi militer paling sulit yang pernah dilakukan suatu angkatan bersenjata, mungkin sejak invasi Sekutu ke Normandia," ujar pejabat AS tersebut.