KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan bakal mengeluarkan perpanjangan lisensi selama 90 pada Senin (18/11) yang memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan bisnis dengan Huawei Technologies Co Ltd asal China, menurut sumber Reuters.

Reuters pada Jumat pekan lalu melaporkan bahwa perpanjangan awal diharapkan diberikan sekitar dua pekan dan perpanjangan yang lebih lama sedang dalam pembahasan, tetapi masih belum difinalisasi karena terhambat regulasi.

Menurut sumber Reuters, selama akhir pekan, rencana administrasi Trump berubah dan kini berencana untuk memperbarui perpanjangan sementara untuk periode 90 hari yang sama seperti Agustus.

Setelah memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam ekonomi pada Mei lalu dengan alasan keamanan nasional, Departemen Perdagangan AS telah mengizinkannya untuk membeli beberapa barang buatan Amerika dalam satu langkah yang bertujuan meminimalkan gangguan bagi pelanggannya yang banyak di antaranya mengoperasikan jaringan di pedesaan AS.

Menurut sumber tersebut, perpanjangan akan diumumkan pada Senin, setelah penangguhan sebelumnya berakhir. 

Seorang juru bicara Huawei mengatakan pada Jumat lalu bahwa perusahaan tidak mengomentari rumor dan spekulasi. Sementara Departemen Perdagangan AS menolak untuk memberikan komentar.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan kepada Fox Business Network pada Jumat lalu bahwa beberapa operator pedesaan membutuhkan lisensi sementara dan bergantung pada Huawei untuk jaringan 3G dan 4G.

"Ada cukup banyak masalah dengan layanan telepon di komunitas pedesaan, kami tidak ingin melumpuhkan mereka. Jadi, salah satu tujuan utama dari lisensi umum sementara adalah untuk membiarkan orang-orang di pedesaan terus beroperasi," katanya.

Pekan lalu, Jaksa Agung William Barr mengatakan Huawei dan ZTE Corp tidak bisa dipercaya, ketika ia mendukung proposal untuk melarang operator nirkabel pedesaan AS dari menyadap dana pemerintah US$ 8,5 miliar untuk membeli peralatan atau layanan dari Huawei.

Pada Mei lalu, Presiden AS Donald Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional dan melarang perusahaan AS untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan yang memiliki risiko keamanan nasional.

Departemen Perdagangan diarahkan untuk menyusun rencana penegakan pada pertengahan Oktober tetapi belum menerbitkannya.

Editor: Herlina Kartika Dewi