KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. AS pada Rabu (12/1) memaparkan kasusnya yang paling perinci terhadap klaim "melanggar hukum" China di Laut China Selatan, menolak basis geografis dan bersejarah untuk peta yang luas serta memecah belah.

Dalam makalah penelitian setebal 47 halaman, Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional dan Urusan Ilmiah Departemen Luar Negeri AS mengatakan, China tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional untuk klaim di Laut China Selatan.

"Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah RRC secara tidak sah mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut China Selatan," bunyi makalah itu merujuk pada Republik Rakyat China, seperti dikutip Channel News Asia.

"Klaim-klaim ini sangat merusak supremasi hukum di lautan dan banyak ketentuan hukum internasional yang diakui secara universal yang tercermin dalam Konvensi," katanya, merujuk pada perjanjian PBB tahun 1982 tentang hukum laut.

Baca Juga: Bikin AS terkejut, rudal hipersonik China meluncur dari kendaraan berkecepatan suara

Mengacu penelitian tersebut, sebuah pernyataan Departemen Luar Negeri AS menyerukan lagi kepada China "untuk menghentikan kegiatannya yang melanggar hukum dan memaksa di Laut China Selatan".

Makalah ini merupakan pembaruan dari studi tahun 2014 yang juga memperdebatkan apa yang disebut "sembilan garis putus-putus" yang menjadi dasar bagi sebagian besar sikap China di Laut China Selatan.

Dan, makalah itu terbit ketika Amerika Serikat semakin menantang China di panggung global, mengidentifikasi kekuatan komunis yang meningkat sebagai ancaman utama jangka panjangnya.

Laut China Selatan adalah rumah bagi cadangan minyak dan gas serta jalur pelayaran yang berharga, dan tetangga China sering menyuarakan keprihatinan atas usaha Beijing memperluas jangkauannya di kawasan itu.

Editor: S.S. Kurniawan