KONTAN.CO.ID - Militer Amerika Serikat (AS) melarang kendaraan listrik (electric vehicle/EV) buatan BYD beroperasi di Pangkalan Udara Kadena, Okinawa, Jepang.

Larangan ini dilaporkan berkaitan dengan kekhawatiran keamanan, terutama potensi kamera dan sensor kendaraan mengumpulkan informasi sensitif di lingkungan pangkalan militer.

Baca Juga: Bursa Australia Melemah Jumat (23/10), Saham Tambang Tertekan Harga Komoditas

Mengutip laporan kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Jumat (23/10/2026), kendaraan BYD yang digunakan personel pangkalan, kontraktor, perusahaan komersial hingga taksi akan terdampak kebijakan tersebut tanpa pengecualian.

Yonhap dengan mengutip pejabat militer AS yang bertugas di Jepang, melaporkan bahwa kendaraan BYD akan mulai diminta berbalik arah saat memasuki Pangkalan Udara Kadena mulai Senin mendatang.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemampuan kamera dan sensor yang terpasang pada kendaraan untuk merekam kondisi sekitar.

Menurut laporan itu, militer AS khawatir perangkat tersebut berpotensi mengumpulkan dan membocorkan informasi yang berkaitan dengan keamanan pangkalan.

Reuters melaporkan belum dapat menghubungi pejabat militer AS di Jepang untuk memperoleh konfirmasi. BYD juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Baca Juga: Harga Minyak Bergerak Tipis di Pagi Ini, Kekhawatiran Gangguan Pasokan Menyelimuti

Kebijakan ini muncul setelah pemerintah AS pada Juni memasukkan BYD ke dalam daftar perusahaan yang dinilai membantu militer China.

Daftar tersebut juga mencakup perusahaan e-commerce Alibaba, perusahaan internet Baidu, serta produsen kendaraan listrik NIO.

Langkah Washington itu mendapat penolakan dari China. Alibaba telah menggugat pemerintah AS terkait pencantuman namanya dalam daftar tersebut. Kementerian Luar Negeri China juga memprotes kebijakan itu dan menyebutnya diskriminatif serta tidak masuk akal.

Kasus ini menambah sorotan terhadap hubungan antara teknologi otomotif dan keamanan nasional, seiring semakin banyak kendaraan modern dilengkapi kamera, sensor, serta sistem pengumpulan data.

Namun, hingga laporan ini diterbitkan, belum ada konfirmasi langsung dari militer AS maupun BYD mengenai penerapan larangan di Pangkalan Udara Kadena.

Baca Juga: Nikkei Anjlok 1,71%, Aksi Jual Saham Teknologi Wall Street Menular ke Jepang