KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (U.S. Trade Representative / USTR) pada Jumat (24/10/2025) mengumumkan peluncuran investigasi tarif baru terhadap China terkait dugaan kegagalan China memenuhi kesepakatan perdagangan Fase Satu (Phase One) yang ditandatangani dengan Presiden Donald Trump pada 2020 untuk mengakhiri perang dagang AS-China periode pertama.

Investigasi terkait praktik perdagangan tidak adil ini dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act tahun 1974, memberikan pemerintahan Trump potensi alat baru untuk meningkatkan tarif pada impor dari China.

Pengumuman USTR ini muncul sehari sebelum dimulainya putaran baru perundingan AS-China terkait kontrol ekspor logam tanah jarang di Kuala Lumpur pada Sabtu (25/10/2025).

Respons China

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

China menegaskan penolakannya terhadap apa yang disebut “tuduhan palsu dan langkah investigasi terkait” oleh Washington, serta menuding AS meningkatkan tekanan ekonomi dan bentuk tekanan lainnya.

Baca Juga: Lawan China, AS dan Australia Bakal Investasi US$ 2 Miliar untuk Mineral Kritis

“China telah secara cermat memenuhi kewajibannya dalam Phase One Economic and Trade Agreement,” ujar juru bicara Kedutaan Besar China di Washington melalui X, menambahkan bahwa tindakan China telah menguntungkan investor dari semua negara, termasuk perusahaan AS.

Isi Kesepakatan Fase Satu

Kesepakatan Fase Satu dirancang untuk menyeimbangkan kembali perdagangan AS-China dengan mengharuskan Beijing membeli produk pertanian, manufaktur, energi, dan jasa AS senilai US$200 miliar per tahun selama minimal dua tahun.

Namun, Beijing gagal mencapai target pembelian tersebut, dengan alasan pandemi COVID-19 yang mulai menyebar saat kesepakatan ditandatangani pada Januari 2020.

Menurut Federal Register USTR, China juga dianggap tidak memenuhi komitmennya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, sektor pertanian, dan layanan keuangan — isu-isu utama yang menjadi dasar tarif impor China pada masa pemerintahan Trump.

Proses Investigasi

Investigasi ini awalnya akan fokus pada implementasi komitmen China di bawah kesepakatan Fase Satu. Publik dapat memberikan komentar mulai 31 Oktober hingga 1 Desember 2025, sementara USTR akan mengadakan sidang publik pada 16 Desember 2025 untuk mengumpulkan kesaksian tambahan.

Baca Juga: Kedelai AS Ditolak China, Dua Negara Ini Raup Cuan Besar

“Inisiasi investigasi ini menegaskan tekad Pemerintahan Trump untuk menegakkan komitmen China dalam Phase One Agreement, melindungi petani, peternak, pekerja, dan inovator Amerika, serta membangun hubungan perdagangan yang lebih seimbang demi kepentingan rakyat Amerika,” ujar USTR Jamieson Greer dalam pernyataan resmi.

Dampak Potensial bagi Tarif

Investigasi ini juga bisa memberikan dukungan hukum tambahan bagi pemerintahan Trump untuk menghidupkan kembali sebagian tarif impor China, jika Mahkamah Agung AS menolak tarif yang saat ini didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Saat ini, tarif tersebut mencapai sekitar 30% untuk barang-barang China, dan Mahkamah Agung dijadwalkan mendengar argumen terkait tantangan IEEPA pada 5 November 2025.