KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/BEIJING. Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali meningkatkan tekanan terhadap sejumlah perusahaan teknologi dan industri asal China dengan memasukkan raksasa e-commerce Alibaba, mesin pencari Baidu, serta produsen kendaraan listrik BYD dan NIO ke dalam daftar perusahaan yang dinilai mendukung militer Beijing. Langkah yang diumumkan pada Senin (8/6/2026) tersebut berpotensi memperburuk hubungan antara Washington dan Beijing di tengah rapuhnya gencatan perang dagang yang sempat dipertahankan kedua negara. Pembaruan daftar tersebut menggantikan daftar sebelumnya yang dirilis pada awal 2025 dan dilakukan kurang dari satu bulan setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin berupaya menjaga stabilitas hubungan dagang yang masih diwarnai ketegangan.
Menanggapi keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri China menilai daftar itu bersifat diskriminatif dan secara tidak masuk akal menekan perusahaan-perusahaan asal Negeri Tirai Bambu. "China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers.
Baca Juga: Kepercayaan Konsumen Australia Suram, Tekanan Biaya Hidup dan Suku Bunga Membebani Daftar terbaru itu kini mencakup sejumlah perusahaan teknologi terbesar China yang dianggap berperan penting dalam meningkatkan kemampuan militer dan industri negara tersebut. Langkah tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Washington terhadap persaingan geopolitik dan keamanan dengan Beijing. Sebelumnya, pada Februari lalu ketika kunjungan Trump ke China masih dalam tahap persiapan, Pentagon sempat menerbitkan pembaruan daftar yang dikenal sebagai daftar 1260H atau Chinese Military Companies (CMC). Namun daftar tersebut kemudian ditarik kembali tanpa penjelasan yang jelas. Versi terbaru yang dirilis pada Senin pada dasarnya sama dengan daftar Februari yang sempat ditarik, dengan pengecualian masuknya dua produsen chip memori terbesar China, CXMT dan YMTC. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya sempat dihapus dari daftar Februari sehingga memicu kritik dari kalangan yang bersikap keras terhadap China di Washington. Selain itu, pemerintah AS juga memasukkan perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, perusahaan robotika berbasis kecerdasan buatan RoboSense Technology Co Ltd, serta Unitree yang dikenal sebagai produsen robot humanoid dan robot berkaki empat asal China. Menariknya, pada 1 Juni lalu perusahaan pembuat chip AI asal AS, Nvidia, mengumumkan rencana kerja sama dengan Unitree untuk mengembangkan robot bagi para peneliti.
Perusahaan Menolak dan Siapkan Gugatan Hukum
BYD, yang saat ini merupakan produsen kendaraan listrik terbesar di dunia berdasarkan penjualan, menyatakan keberatan keras atas pelabelan tersebut. Dalam pernyataannya kepada Reuters, perusahaan mengatakan akan menggunakan seluruh "upaya administratif dan hukum yang memungkinkan" untuk melindungi hak dan kepentingannya. BYD juga menilai keputusan tersebut merugikan "pencapaian pengembangannya di Amerika Serikat." Alibaba juga menegaskan bahwa tidak ada dasar yang membenarkan pencantumannya dalam daftar tersebut. "Tidak ada dasar bagi Alibaba untuk dimasukkan ke dalam daftar ini. Alibaba bukan perusahaan militer China maupun bagian dari strategi integrasi sipil-militer. Kami akan mengambil seluruh langkah hukum yang tersedia terhadap upaya-upaya yang mendistorsi perusahaan kami," kata Alibaba. WuXi AppTec menyebut pencantumannya sebagai tindakan yang "keliru" dan menyatakan akan "segera mengambil langkah untuk menggugat dan memperbaiki penetapan yang salah tersebut." Sementara itu, Baidu secara tegas menolak tuduhan tersebut.
Baca Juga: Ekspor Elektronik Malaysia Berpotensi Tembus US$ 197 Miliar "Dugaan bahwa Baidu merupakan perusahaan militer sama sekali tidak berdasar. Kami tidak akan ragu menggunakan seluruh opsi yang tersedia untuk menghapus perusahaan dari daftar itu," ujar Baidu dalam pernyataannya. Hingga berita ini disusun, CXMT, YMTC, RoboSense, Unitree, BOE Technology Group, Tianma Microelectronics, TP-Link Technologies, CALB Group, EVE Energy, Zhongji Innolight, JA Solar Technology, dan Trina Solar belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Di sisi lain, beberapa perusahaan justru dihapus dari daftar, termasuk dua entitas milik perusahaan minyak negara China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), yakni CNOOC China Ltd dan CNOOC International Trading. Namun, anak usaha lainnya, China BlueChemical Limited, justru ditambahkan ke dalam daftar dengan catatan bahwa CNOOC berada di bawah kendali langsung pemerintah China.
Masih Berpeluang Dihapus dari Daftar
Pentagon menjelaskan bahwa perusahaan yang masuk dalam daftar masih memiliki kesempatan mengajukan permohonan penghapusan. Dalam dokumen resminya, Pentagon menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut "memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai perusahaan militer China" dan beroperasi di Amerika Serikat. Meski demikian, perusahaan terkait tetap dapat mengajukan petisi untuk dikeluarkan dari daftar tersebut. Ketua House Select Committee on China, John Moolenaar, mengatakan pembaruan daftar tersebut merupakan peringatan bagi dunia usaha dan masyarakat Amerika. "Daftar ini merupakan peringatan bagi perusahaan-perusahaan Amerika, seluruh tingkatan pemerintahan, dan rakyat Amerika. Perusahaan-perusahaan China ini bekerja sama dengan militer China yang bertentangan dengan kepentingan nasional kita," ujarnya. Pentagon juga memasukkan produsen peralatan telekomunikasi Baicells, yang sebelumnya dilaporkan Reuters sedang diselidiki oleh FBI dan Departemen Perdagangan AS.
Larangan Pengadaan oleh Militer AS
Meski pencantuman dalam daftar tersebut tidak secara langsung berarti pemberian sanksi ekonomi, berdasarkan undang-undang terbaru di Amerika Serikat, Departemen Pertahanan AS mulai akhir bulan ini dilarang melakukan kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar.
Baca Juga: Jatah Tiket Piala Dunia Iran Dicabut, Suporter Terancam Gagal Menonton Mulai 2027, larangan tersebut juga diperluas sehingga pemerintah AS tidak boleh membeli produk maupun jasa dari perusahaan-perusahaan itu melalui pihak ketiga. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menimbulkan biaya yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan China maupun mitra bisnis mereka.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Hong Kong, NIO menyatakan pembatasan pengadaan tersebut tidak akan berdampak terhadap operasional perusahaan. Alibaba juga menegaskan pencantuman dalam daftar tidak akan memengaruhi kemampuannya "untuk menjalankan bisnis seperti biasa di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia." Selain konsekuensi bisnis, pencantuman dalam daftar juga mengirimkan sinyal negatif kepada pemasok Pentagon dan lembaga pemerintah AS lainnya mengenai pandangan militer Amerika terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Sejumlah perusahaan bahkan sebelumnya telah menggugat pemerintah AS terkait status mereka dalam daftar serupa. Pakar China dari lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies di Washington, Craig Singleton, menilai publikasi daftar terbaru tersebut menjadi pengingat bahwa persaingan strategis antara AS dan China tetap berlangsung meski kedua pemimpin negara baru saja bertemu. "Washington tidak lagi memandang perusahaan-perusahaan ini sebagai entitas yang berdiri sendiri. Washington kini memandang seluruh rantai teknologi sebagai arena persaingan strategis," kata Singleton.
