KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat mempertimbangkan opsi untuk menyambut warga dari Hong Kong dalam menanggapi upaya China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di negara kota bekas jajahan Inggris itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pernyataan yang dirilis pada hari Senin (1/6/2020).

Melansir Reuters, saat berbicara dengan American Enterprise Institute pada hari Jumat, Pompeo tidak memberikan rincian tentang kuota imigrasi atau visa, dan hanya mengatakan: "Kami sedang mempertimbangkannya."

Baca Juga: China ke AS: Setiap tindakan yang bahayakan Tiongkok akan mendapat serangan balik

Seperti yang diketahui, Presiden Donald Trump pada hari Jumat memerintahkan pemerintahannya untuk memulai proses penghapusan perlakuan khusus AS bagi Hong Kong untuk menghukum Tiongkok, yakni dengan mengakhiri hak-hak istimewa yang telah membantu wilayah itu tetap menjadi pusat keuangan global.

Pekan lalu, Inggris mengatakan pihaknya siap untuk menawarkan perpanjangan hak visa dan jalur menuju kewarganegaraan bagi hampir 3 juta penduduk Hong Kong.

Saat ditanya apakah Washington sedang mempertimbangkan hal yang sama untuk menyambut warga Hong Kong yang datang ke AS, Pompeo menjawab: “Kami sedang mempertimbangkannya. Saya tidak tahu persis bagaimana hasilnya. Orang Inggris memiliki, seperti yang Anda tahu, hubungan yang berbeda. Banyak dari orang-orang ini memiliki paspor nasional Inggris. Ada sejarah panjang antara Hong Kong dan Inggris; ini sangat berbeda. Tapi kami melihatnya."

Baca Juga: Anggota parlemen AS akan ungkap UU larangan investasi di perusahaan pertahanan China

Tahun lalu, Trump menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa penduduk Hong Kong tidak dapat ditolak visanya karena mereka telah mengalami penangkapan yang bermotivasi politik, penahanan, atau tindakan pemerintah yang “merugikan” lainnya.

Pada hari Jumat, Trump juga mengeluarkan pernyataan untuk menangguhkan masuknya warga negara China yang diidentifikasi sebagai risiko keamanan potensial, yang disebut-sebut dapat mempengaruhi ribuan mahasiswa pascasarjana China.

Baca Juga: Ini sumber ketegangan baru antara China dan negara tetangga di Laut China Selatan

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Pompeo mengatakan langkah itu hanya akan berlaku untuk mahasiswa pascasarjana dan peneliti "yang ditargetkan, dikooptasi dan dieksploitasi" oleh pemerintah China, dan mewakili hanya sebagian kecil dari mahasiswa pascasarjana tersebut.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie